HUKUM
TENTANG PASAL 197 KUHAP
Selasa, 16 April 2013

TENTANG PASAL 197 KUHAP



GRESNEWS.COM - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menegaskan pada Senin (15/4), putusan MK tanggal 22 November 2012 terkait Pasal 197 ayat (1) huruf k UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak berlaku surut.

Putusan MK yang diketok Mahfud MD pada 22 November 2012 silam itu berbunyi: "Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum."

Lewat penegasan Akil, berarti Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP itu dianggap tidak ada. Karena itu dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP apabila putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, putusan tidak batal demi hukum. Namun yang harus ditegaskan, lanjut Akil, putusan MK tersebut tidak berlaku surut. "Putusan MK itu tidak berlaku surut dan berlaku ke depan, sejak putusan itu diucapkan," tegasnya

Dia menambahkan, UU Mahkamah Konstitusi Pasal 47 menegaskan bahwa putusan MK tidak berlaku surut. Efek berlakunya putusan MK bersifat prospektif ke depan (forward looking) dan tidak belakang (backward looking). Hal ini sekaligus membantah pernyataan Ketua MK sebelumnya Mahfud MD, yang menyatakan putusan MK terkait uji materi Pasal 197 huruf ayat 1 Huruf k KUHAP, berlaku surut. "Kan yang bilang itu bukan saya, bukan Pak Mahfud, itu yang bilang UU MK, dan kita harus taat azas," jelasnya.

Diterangkan oleh Akil, Putusan MK tersebut berlaku untuk putusan-putusan pemidanaan ke depan setelah 22 November 2012. Sebelum ada putusan MK, putusan pemidanaan yang tak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah batal demi hukum. Namun sejak ada putusan MK, ke depan putusan pemidanaan yang tak mencantumkan ketentuan tersebut tidak batal demi hukum. "Jadi, sebenarnya tidak harus jadi masalah sih," pungkasnya.

Sementara itu Yusril Ihza Mahendra optimistis terpilihnya Hakim Akil sebagai Ketua MK menggantikan Mahfud mampu menyelesaikan polemik putusan 22 November 2012 soal Pasal 197 ayat (1) huruf k, ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut. Yusril yang dalam hal ini berkapasitas sebagai kuasa hukum Parlin Riduansyah selaku pemohon judicial review Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berharap Akil konsisten dengan ucapanya ketika menjadi juru bicara MK.

Saat itu Akil mengatakan, putusan peradilan yang tak memuat perintah pemidanaan dan diketok sebelum 22 November 2012 adalah batal demi hukum, sehingga tak dapat dieksekusi. "Ketika ditanya, Pak Akil menyatakan putusan pengadilan yang tidak mencantumkan Pasal 197 KUHAP k (perintah pemidanaan) sebelum 22 November itu batal demi hukum dan tidak bisa dieksekusi," kata Yusril mengulang ucapan Hakim Akil.

Pernyataan Akil yang diakui Yusril sejalan dengan pemikirannya itu lantas diharapkan mampu diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, mengingat posisi Akil saat ini sudah menjabat sebagai Ketua MK menggantikan Mahfud yang pensiun."Harapan saya pak Akil bisa tegas. Beliau tidak perlu banyak berkomentar hal-hal yang berkembang di masyarakat," ucapnya. Dia juga meminta agar Akil Mochtar tak seperti Mahfud MD yang kerap melontarkan komentar-komentar atas putusan-putusan yang sebenarnya diketoknya sendiri.

Akil juga diminta agar ketika mengetok sebuah putusan mampu memenuhi rasa keadilan, pasalnya diakui Yusril ketua MK sebelumnya kerap membuat putusan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum seperti Pasal 197 KUHAP ini. "Beliau (Akil) semoga tidak seperti Pak Mahfud yang sudah memberi putusan sebelum sidang," ungkapnya. (LAN/GN-02)

Sumber: gresnews.com

BERITA HUKUM LAINNYA
Minggu, 24 Agustus 2014
Lihat Berita Lainnya »