HUKUM
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA EKONOMI DI INDONESIA
Selasa, 21 Mei 2013

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA EKONOMI DI INDONESIA
(Antisipasi Bentuk-bentuk Kejahatan Baru Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
Selasa, 21 Mei 2013  09:20

Munculnya praktik kejahatan yg dilakukan oleh orang-2 yg memiliki keahlian dan menguasai teknologi atau mempunyai pengetahuan canggih atau lewat cara fraudulent misrepresentation yg sering di sebut dgn istilah kejahatan kerah putih (white collar crime) atau kejahatan orang berdasi atau kejahatan yg dilakukan oleh korporasi (crime for corporation) merupakan fenomena social yg patut mendapatkan penanganan secara serius dan hati-hati.

Biasanya, mereka melakukan berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan atau swasta, baik secara structural yg melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Umumnya skandal kejahatan sulit dilacak karena dilakukan pejabat yg punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih terjadi dlm lingkungan tertutup, yg memungkinkan terjadinya system patronase. Contoh kejahatan kerah putih adalah pencucian uang (money laundering), penipuan kepailitan (fraud bankruptcy), penipuan perusahaan, penipuan kredit rumah, penipuan asuransi, penipuan saham dan efek, penipuan lewat internet, kredit fiktif, dan penipuan lain yg berhubungan dgn uang. Apalagi fenomena saat ini, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin spektakuler yg memungkinkan juga dimanfaatkan oleh mereka untuk memuluskan aksi kejahatannya.

Untuk menghadapi realitas demikian diperlukan pembaharuan hukum pidana ekonomi sbg salah satu sarana dlm rangka percepatan intensitas pembangunan di Republik Indonesia ini, sangat urgent utk ditempatkan sbg topic yg harus mendapat perhatian serius dlm rangka pembaharuan kearah terciptanya system hukum pidana ekonomi yg komprehensif dan dan integral.

DASAR PEMIKIRAN


Hukum pidana ekonomi merupakan percampuran dari dua nilai (ambivalen) dari tujuan hukum pidana dan tujuan ekonomi. Tujuan hukum pidana menitik beratkan pd aspek pengamanan (security) dan tujuan ekonomi pd aspek kesejahteraan (prosperity). Pada saat tertentu kedua aspek ini dapat tidak sejalan, utk itu hukum pidana ekonomi dpt menyeimbangkan kedua aspek tsb. Jika aspek security saja yg dikedepankan maka akan terjadi stagnasi (kemandegan)  dibidang ekonomi, dan jika aspek prosperity saja yg dikedepankan maka akan terjadi anarki ekonomi, yg jauh dari nilai-nilai keadilan dam tujuan Negara Republik Indonesia. Sehingga dibutuhkan suatu konsepsi yg konsekwen dan konsisten dlm merencanakan dan melaksanakan hukum pidana ekonomi, dan dlm pelaksanaanya harus tetap mengacu pd nilai-nilai UUD 1945.

Keistimewaan Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi dibandingkan Undang Undang Tindak Pidana Biasa (KUHP) antara lain:

1. Peraturan mudah diubah.
2. Badan Hukum, perserikatan orang, yayasan dapat dijatuhi hukuman.
3. Boleh diadakan peradilan in absentia.
4. Percobaan dan membantu melakukan dapat dihukum.
5. Pidana dapat dilakukan secara kumulatif.
6. Adanya perluasan berlakunya (territorial) terhadap pelaku tindak pidana ekonomi.
7. Sanksi terhadappelanggaran dan kejahatan dibedakan.
8. Adanya hukum tata tertib yg bersifat administrative atau penyelesaian diluar acara.

KEJAHATAN EKONOMI

Pada Tindak Pidana Ekonomi (UU Darurat no.7 Th 1955 pasal 2) pengertian kejahatan dibedakan dengan peanggaran (ekonomi). Dikatakan KEJAHATAN jika perbuatan tsb dilakukan dgn sengaja. Sedangkan jika perbuatan dilakukan dgn tidak sengaja / lalai, maka perbuatan tsb di klasifikasikan sbg PELANGGARAN.

Menurut Mardjono Reksodiputro, Kejahatan Ekonomi adalah setiap perbuatan yg melanggar aturan perundang-undangan dlm bidang perekonomian dan keuangan serta mempunyai sanksi pidana.

HUKUM PIDANA EKONOMI

Ada beberapa pendapat mengenai definisi hukum pidana ekonomi :
1. A Hamzah, Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana, yg mempunyai corak tersendiri, yaitu corak ekonomi.
2. Bambang Poernomo, Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yg mengatur ttg pelanggaran dan atau kejahatan dlm bidang ekomnomi. Tujuan diadakannya hukum ekonomi bukanlah hanya utk menerapkan norma hukum dan menjatuhkan sanksi hukum pidana sekedar sbg pencegahan atau pembalasan, tetapi mempunyai tujuan jauh utk membangun perekonomian dan mengejar kemakmuran utk seluruh rakyat.
3. H.A.K Moch Anwar, Hukum pidana ekonomi adalah sekumpulan peraturan dibidang ekonomi yg memuat ketentuan ttg keharusan/kewajiban dan atau larangan, thd peldanggaran yg mana diancam dengan hukuman

Dari uraian diatas dpt disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi adalah seperangkat aturan yg mengatur ttg kejahatan dan  atau pelanggaran thd kepentingan umum yg ditetapkan oleh Negara atau Pemerintah dlm menata perekonomian kearah terwujudnya kehidupan yg berkesejahteraan dan berkeadilan.

TINDAK PIDANA EKONOMI


Tindak pidana ekonomi adalah perbuatan yg melanggar atau bertentanga dengan peraturan hukum pidana ekonomi.

Menurut H.A.K Moch Anwar, Tindak pidana ekonomi terdiri dari  :
a. Tindak pidana ekonomi dalam arti sempit, yaitu perbuatan melanggar aturan undang-undang No.7 Darurat th 1955
b. Tindak pidana ekonomi dalam arti luas, yaitu perbuatan melanggar aturan hukum pidana di bidang ekonomi (UU No.7 Darurat th 1955 dan UU lainnya).

Moch Anwar menambahkan, beberapa peraturan perundangan yg dapat dikategorikan sbg undang-undang yg juga mengatur masalah tindak pidana ekonomi :
1. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melanggar UU no.4 tahun 1982
2. Tindak pidana pencurian listrik, melanggar UU no.15 tahun 1985
3. Tindak pidana di bidang perpajakan, melanggar UU No. 6, 7, dam 8 tahun 1983 serta UU no.12 tahun 1985

BENTUK KEJAHATAN EKONOMI

Ada 3 bentuk kejahata ekonomi :
1. Kejahatan ekonomi yang bersifat biasa
2. Kejahatan ekonomi dengan modus baru
3. Kejahatan ekonomi yang berdimensi baru

KEJAHATAN KORPORASI (Corporate Crime)

Kejahatan Korporasi adalah kejahatan yg dilakukan oleh subjek hukum yg bukan individu.
Dalam kaitannya antara korporasi dgn kejahatan, menurut Muladi terdapat tiga bentuk keterkaitan :
1. Korporasi yg dipandang melakukan kejahatan, jadi bukan hanya orang per orang yg memimpin atau bertindak atas nama korporasi itu yg dipertanggungjawabkan pidana, tetapi korporasinya itu sendiri. Jadi dapat meminpa pemegang saham yg sama sekali tiada kesalahan kalau korporas dikenai sanksi penutupan, maka dgn sendirinya seluruh pemegang saham akan mengalami kerugian.
2. Korporasi menjadi korban kejahatan, misalnya ditipu atau dibajak ciptaannya.
3. Korporasi didirikan memang khusus untuk melakukan kejahatan (Organized crime).

KEJAHATAN BISNIS

Kejahatan bisnis adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan dalam bisnis atau industry yg pada umumnya dilakukan secara terorganisir oleh orang-2 yg mempunyai kedudukan terpandang dlm masyarakat termasuk dalam kejahatan antara lain yg berhubungan dgn pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, dan dalam kejahatan perbankan disamping kejahatan lainnya.

KEJAHATAN PEMUTIHAN UANG

Kejahatan pemutihan uang adalah kejahatan dlm bentuk lapis kedua, dimana kejahatan ini terjadi setelah kejahatan pertama menghasilkan uang kemudian uang atau barang bukti tsb digunakan dalam usaha yg bersifat legal atau disimpan dalam bentuk deposito.
Pada dasarnya kejahatan pemutihan uang meruapakan upaya menghilangkan asal muasal dari hasil kejahatan dengan jalan mengkonversikan hasil kejahatan tsb ke dalam aktivitas legal.
Fenomena social dalam bentuk kejahatan ekonomi merupakan akibat oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana para pelaku kejahatan telah memiliki keterampilan dan pengetahuan yg sangat tinggi utk melakukan kejahatan ekonomi serta dalam upaya menghindari jarring-jaring hukum yg akan dihadapinya.
Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara perkembangan teknologi serta perkembangan perekonomian di satu sisi, dengan perkebangan kejahatan ekonomi disisi lain. Dengan kata lain, perkembangan kejahatan ekonomi turut ditentukan oleh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta perkembangan hubungan ekonomi itu sendiri.

Upaya penanggulangan kejahatan ekonomi di Indonesia dilakukan melalui langkah yg menyeluruh (komprehensif) dimulai dari tindakan untuk meniadakan niat melakukan kejahatan atau menciptakan situasi yg kondusif dalam aktifitas perekonomian, dan upaya pencegahan terhadap peluang dilakukan kejahatan sampai dengan tindakan represif yg bersifat remedial dgn upaya terpadu (integral).

Hukum pidana ekonomi perlu dikembangkan dalam rangka pembaharuan hukum pidana ekonomi, adalah revisi terhadap UU no .7 Darurat Tahun 1955, dan mengintegrasikan UU lain yg mempunyai aspek ekonomi dalam bentuk kompilasi, serta menata kembali pengaturan tentang pengusutan penuntutan, dan peradilan yg berkaitan dgn tindak pidana ekonomi dalam suatu pengaturan yg baru yg bersifat pokok (dlm bentuk UU pokok tindak pidana ekonomi ).

Ke depan, untuk mengadakan pembaharuan dibidang hukum pidana ekonomi, perlu suatu instansi khusus yg merumuskan kebijakan hukum pidana ekonomi dari sudut kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi, yg bertugas merumuskan substansi, mekanisme, dan evaluasi terhadap hukum pidana ekonomi di Indonesia. Institusi ini hanya bersifat sebagai kelompok pemikir, dimana mengenai lembaganya dapat berbentuk lembaga baru ataupun pengefektifan lembaga lama dengan fungsi baru.

(Dikutip dari Buku karya Iza Fadri/KKI-Wied)


BERITA HUKUM LAINNYA
Lihat Berita Lainnya »
SUARA RAKYAT
P : Ijin pak?Terimakasih sebelumya.Untuk pendaftaran scaba polri gelombang 2 tahun 2010 untuk polda jambi ada tidak ?Dan kalo tidak ada apakah polda daerah yg lain ada?Apakah semua polda indonesia tidak sama jadwal penerimaannya pak?
J : _maret 20 11