HUKUM
KPK BISA USUT ALEX NOERDIN TERKAIT DANA BANSOS SUMSEL
Jumat, 26 Juli 2013

KPK Bisa Usut Alex Noerdin terkait Dana Bansos Sumsel
KPK Bisa Usut Alex Noerdin terkait Dana Bansos Sumsel
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut dugaan penyimpangan dana bantuan sosial Sumatera Selatan yang keluarkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjelang Pilkada Sumsel 2013.

Namun, hal itu baru bisa terealisasi bila hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada kerugian keuangan negara pada penggunaan dana basos yang mencapai Rp 1,4 triliun tersebut.

"Jadi, harus ada audit BPK dahulu. Bila hasilnya ada kerugian negara, BPK bisa melaporkan ke KPK. Setelah itu kami bisa tindaklanjuti," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7/2013) malam.

Menurut Johan, sebagai auditor negara, BPK menjadi lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Karena itu, lanjut dia, adanya audit BPK soal indikasi kerugian negara, sangat penting untuk bukti awal mengusut kasus tersebut.

"Kalau putusan MK (Mahkamah Konstitusi) itu tak bisa jadi dasar pengusutan di KPK. Karena sifatnya hanya berkaitan dengan pemilu. Tapi kalau audit BPK, itu KPK bisa," kata Johan.

Sebelumnya, MK pimpinan Akil Mochtar membatalkan keputusan KPU Provinsi Sumatera yang menetapkan pasangan Alex Noerdin dan Ishak Mekki sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2013-2018. Pembatalan tersebut ditetapkan MK setelah mengabulkan sebagian gugatan pasangan Herma Deru-Maphilinda Boer atau pasangan nomor urut tiga dalam sidang putusan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Sumatera Selatan pada Kamis (11/7).

Mahkamah memerintahkan agar KPU Sumatera Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Seluruh TPS di Kota Palembang, Seluruh TPS di Kota Prabumulih, Seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Mahkamah memberikan waktu maksimal 90 hari kepada KPU Sumatera Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang terhitung sejak pembacaan putusan.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah meyakini bahwa gubernur incumbent (Pihak Terkait) telah menggunakan APBD Provinsi Sumatera Selatan untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Mahkamah, pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pihak Terkait sebagai Gubernur incumbent dengan memanfaatkan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Alex sendiri dikonfirmasi mengakui mengelurkan kebijakan pemberian dana bansos untuk masyarakat Sumsel. Namun, dirinya memastikan dana bansos dikeluarkan dengan mekanisme dan dasar hukum yang sudah jelas.

"Jadi Saya katakan mengenai penggunaan dana APBD sebesar 1,4 Triliun, oleh tim (pemenangan) saya itu bohong besar," kata Alex, beberapa waktu lalu.


BERITA HUKUM LAINNYA
Lihat Berita Lainnya »
SUARA RAKYAT
P : Ijin pak?Terimakasih sebelumya.Untuk pendaftaran scaba polri gelombang 2 tahun 2010 untuk polda jambi ada tidak ?Dan kalo tidak ada apakah polda daerah yg lain ada?Apakah semua polda indonesia tidak sama jadwal penerimaannya pak?
J : _maret 20 11