Ratusan Kades dan Perangkat Desa Berunjuk Rasa

ANTARA - Sekitar 800 kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, berunjuk rasa di depan Pendopo Sipanji Purwokerto menuntut Rancangan Undang-Undang Desa segera diundangkan.
Massa juga menuntut peningkatan kesejahteraan perangkat desa dan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBN dialokasikan 10 persen untuk masyarakat.

"Kesejahteraan perangkat desa saat ini sangat minim meskipun tanggung jawabnya sama dengan pegawai negeri sipil. Misalnya saja, kalau PNS saja dapat gaji ke-13, kenapa perangkat desa tidak ada seperti itu," kata seorang pengunjuk rasa, Syaifuddin.

Oleh karena itu, dia bersama rekan-rekannya menuntut supaya tidak hanya sekretaris desa yang diangkat sebagai PNS tetapi juga perangkat desa lainnya.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa dan Perangkat Desa Banyumas Handoyo mengatakan, kedatangannya bersama para kades dan perangkat desa ke Pendopo Sipanji Kabupaten Banyumas di Purwokerto untuk meminta Bupati Banyumas dan DPRD setempat menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.

"Ada beberapa hal yang kami tuntut yakni kesejahteraan perangkat desa, ADD sebesar 10 persen dikelola masyarakat dan segera diundangkannya RUU Desa," katanya.

Setelah berorasi, sejumlah perwakilan kades dan perangkat desa dipersilakan untuk beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Mustofa bersama Komisi A DPRD, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Banyumas Rasono di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat di kompleks Pendopo Sipanji Purwokerto.

Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas dan DPRD Banyumas berjanji akan menyalurkan aspirasi ke pemerintah pusat di Jakarta.

"Apa yang anda sampaikan, dewan mendukung dan siap melakukan pendampingan perangkat desa ke sana. Kita persiapkan pendampingan," kata Mustofa. m