Orang Miskin Dilarang Sekolah
Oleh Elias Bere Klau
Jumat, 30 Juli 2010 | 01:15 WIB

LIBURAN  panjang telah berakhir, pertanda musim sekolah telah tiba.  Para guru dan siswa yang selama kurang lebih tiga minggu mengaso sejenak  dari rutinitasnya, kini kembali sibuk dengan aktivitasnya masing-masing.  Yakni aktivitas belajar-mengajar sebagai upaya mencerdaskan anak didik sekaligus memanusiawikan manusia muda. 

Singkat kisah, sebuah musim baru pendidikan telah tiba membawa serta berbagai  hal baru. Ada baju (seragam) baru, sepatu baru, kaus kaki baru dan tas baru. Juga ada topi baru, dasi baru dan tentu saja sederetan kebijakan baru, baik itu dari pemerintah, yayasan maupun sekolah. Namun yang lebih penting dari semuanya adalah semangat dan motivasi baru untuk mengefektifkan  proses  belajar-mengajar demi meraih  sukses (gemilang)  di musim UAN-UAS  tahun  2011.

Berhadapan dengan semua kebaruan ini sikap dan disposisi  batin orangtua  siswa tentu bervariasi. Bagi orangtua  konglomerat dan pejabat birokrasi menghadapi musim baru  pendidikan dengan label serba baru bukan masalah.  Mereka dengan wajah  sumringah memperlihatkan senyumnya yang tersungging bahagia.  Biaya sekolah yang mahal  bukan  perkara yang sulit bagi mereka. Anak-anak mereka pun  tampak riang dan ceria saban hari di sekolah.  Sambil  duduk manis di dalam ruang kelas mereka menyimak dengan saksama semua yang diajarkan bapak-ibu guru.

Sementara bagi  orangtua  pegawai  biasa, yang ada pada mereka hanyalah  semangat untuk membangun optimisme dalam menata hari esok menjadi  lebih baik. Anak-anak mereka umumnya menampakkan dua wajah sekaligus dalam interaksi sosialnya dengan teman-teman dan para guru di sekolah: kadang tampak girang, namun tidak jarang wajah mereka berbalutkan  duka nestapa tatkala mengenang kembali kesahajaan hidup dan  kekurangmampuan  orangtuanya yang sedang menantikan dengan rindu kedatangan mereka di rumah. 

Lantas, bagaimana   dengan orangtua yang petani, tukang, buruh, wiraswastawan  kecil dan profesi-profesi  selevelnya? Di antara mereka  ada yang masih dengan setia menyulam asa yang tersisa untuk menyiasati  factum  historicum kemiskinan (baca = kesulitan  finansial)  yang  sedang  menerpa mereka, kendatipun  itu  terasa  berat.  Kebanyakan  mereka hanya  pasrah  sambil  bergumam, "Selamat tinggal pendidikan, selamat tinggal  sekolah. Jauhilah kami,  sebab kami tidak mampu menggapaimu. Kami tidak sanggup menanggung mahalnya biaya pendidikan  yang lahir dari rahim kebijakan para penguasa.  Rangkullah  erat-erat  para  konglomerat.

Peluklah  dengan mesra  kaum kapitalis. Ziarah  kami  untuk  melancong di  rimba pendidikan  berakhir di sini. Karena pintu sekolah hanya terbuka  bagi  orang kaya. Dan kami, orang miskin,  dilarang sekolah."

Tetapi ada juga yang dengan polos mendatangi para wakilnya di Dewan dan Pemerintah Kota Kupang untuk sekadar mengadu serentak memohon kalau dapat anak-anak mereka bisa diakomodir di sekolah negeri karena sekolah swasta semuanya mahal. Dan gayung pun bersambut, pemerintah (kota) akhirnya merestui tuntutan para orangtua dan berlakulah kebijakan penambahan ruang belajar baru di sekolah-sekolah negeri.

Harian Timor  Ekspres, edisi Senin (26/7/2010) mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Kupang menambah ruang belajar baru di sekolah-sekolah negeri tidak bermaksud untuk mematikan sekolah-sekolah swasta yang sedang eksis saat ini. Pemerintah kota hanya melaksanakan amanat undang-undang untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat pencari pendidikan. Bahkan pemerintah berjanji akan membantu sekolah-sekolah swasta dengan menempatkan guru-guru negeri di sekolah swasta.

Memang di mana-mana orang miskin selalu kesulitan mendapatkan akses untuk menikmati pendidikan secara memadai karena mahalnya biaya yang tidak terjangkau,  terutama di sekolah-sekolah swasta. Mereka memilih tidak akan  menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta apabila sekolah negeri tetap ngotot menolak anak-anak mereka.  "Anak saya sudah putus asa, dia tidak mau sekolah, apalagi di sekolah swasta" (Pos  Kupang, Jumat  16/7/2010).  Lagi-lagi, sekolah swasta diidentikkan  dengan biaya mahal. Dan kemahalan selalu menjadi momok yang menakutkan para orangtua siswa.  Karenanya perlu diwacanakan untuk dipertimbangkan dalam  bingkai kebijakan  pemerintah  bersama yayasan.

Terdapat cukup banyak argumentasi yang berseliweran  manakala orang memperbincangkan pendidikan. Ada sebagian besar masyarakat  yang dengan ekstrem  menawarkan kebijakan  pendidikan gratis sehingga semua anak bangsa bisa menikmatinya. Yang lain mengusulkan agar pendidikan tidak  boleh gratis, tetapi bisa dikelola dengan biaya murah.  Sementara itu ada juga segelintir orang yang dengan tegas menolak  pendidikan murah, apalagi  gratis. Mereka tetap bersikukuh  mempertahankan model dan kebijakan pendidikan dengan biaya mahal.  Argumentasinya adalah bahwa mahalnya biaya  pendidikan berbanding lurus dengan tingginya mutu lulusan.  Apakah benar demikian?  Mungkin ya, mungkin juga tidak!

Tetapi untuk sekolah gratis,  rupanya  masih harus dipikirkan  lagi secara matang, sebab kebijakan demikian tidak saja mengamputasi tanggung jawab dan partisipasi orangtua dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga menghancurkan eksistensi sekolah swasta yang sedang giat-giatnya mengambil bagian dalam proses pencerdasan anak  bangsa. Banyak sekolah swasta yang akan hancur berantakan, bahkan mati apabila pemerintah memberlakukan kebijakan sekolah gratis. Ini yang perlu diwaspadai semua pihak. Oleh sebab itu, strategi yang perlu ditempuh pihak yayasan supaya sekolah swasta tidak mengalami mati suri adalah dengan merancang sebuah model pendidikan murah sekaligus juga mengedepankan kualitas yang terjamin. Dan pemerintah dengan program pendidikannya yang holistik harus memberikan perhatian  penuh kepada sekolah-sekolah swasta melalui subsidi,  karena in concreto mereka (baca: sekolah swasta) juga memiliki kontribusi yang luar biasa besar bagi pembangunan bangsa demi mewujudkan bonum commune.

Diskursus yang agak plastis muncul ketika orang menguliti pendidikan dengan  label \\\'murah\\\'. Pendidikan dengan ongkos murah itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya (Prasetyo, 2004 : 203).  Pertama, dengan pendidikan murah dapat dipastikan bahwa hampir semua anak bangsa memiliki peluang untuk merasakan indahnya masa-masa sekolah. Pendidikan murah juga dapat membuat banyak orang merasa gembira, terlebih para peserta didik. Dan pada dasarnya kegembiraan merupakan conditio sine  qua non bagi  tercapainya  tujuan  pendidikan. Sebab dalam kegembiraan  siswa dengan leluasa dapat mengikuti proses belajar-mengajar  serta mengerjakan berbagai tugas dengan suka ria dan penuh  tanggung jawab. Sebaliknya, dalam keadaan murung dan tertekan, aktivitas  belajar-mengajar tidak beda dengan  upaya  membuang garam  di laut.  Tidak ada  manfaat  yang didapatkan  dari  proses  pembelajaran  yang sarat dengan ketegangan.

Kedua, pendidikan  murah bisa memperkuat legitimasi  rakyat  terhadap negara, serentak pula memenuhi tugas pokok negara.  Artinya dengan pendidikan murah peran dan posisi  negara  akan semakin kuat  vis a vis rakyat.   

Ketiga, sekolah murah juga dapat menyudahi  kecenderungan  banyak lembaga pendidikan yang lebih berorientasi  komersial.  Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar mimpi tentang sekolah murah itu  bisa terwujud?

Ada beberapa cara yang bisa ditempuh.  Pertama, karena selama ini  yang menerapkan biaya mahal umumnya sekolah-sekolah swasta, maka untuk menekan kecenderungan seperti itu pemerintah perlu menyiapkan anggaran subsidi dalam jumlah besar bagi sekolah-sekolah swasta. Pemerintah tidak boleh diskriminatif dalam mengambil kebijakan terkait pengalokasian anggaran di bidang pendidikan dengan membuat pemisahan terlampau tegas antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Dengan demikian, sekolah-sekolah swasta bisa menurunkan  biaya pendidikan sehingga  para orangtua dapat menyekolahkan  anak-anaknya di sekolah swasta. Karena bagaimana pun kedua lembaga ini sama-sama berkiprah dalam domain usaha mencerdaskan anak bangsa.

Kedua, perlu ditumbuhkembangkan semangat solidaritas dalam diri siswa sehingga sejak dini mereka sudah memiliki kepedulian sosial untuk membantu sesama temannya yang berkekurangan. Pihak sekolah harus dengan berani dan terbuka membicarakan realitas faktual yang ada bersama orangtua siswa. Bahwa di sekolah ada banyak siswa yang tidak mampu membiayai pendidikan karena faktor terbatasnya ekonomi keluarga. Karenanya para siswa diimbau agar setiap hari dapat menyumbang sedikit dari uang jajannya untuk membantu membiayai pendidikan teman-temannya yang kurang mampu. Besaran dana solidaritas tergantung kesepakatan antara sekolah dengan orangtua.

Ketiga, sekolah perlu menggalakkan gerakan cinta almamater dengan mengundang para alumni untuk mengadakan reuni secara periodik.  Reuni merupakan kesempatan bagi para alumni untuk memberikan sumbangan, baik berupa pemikiran mengenai masa depan sekolah, juga berupa bantuan material kepada almamater. Selain reuni yang sifatnya musiman, para alumni juga perlu mengembangkan rasa memiliki serta memantapkan tanggung jawab untuk menjadi donatur tetap bagi masing-masing lembaga di mana mereka tamat.

Keempat, manajemen sekolah perlu menumbuhkembangkan koperasi sekolah, sehingga para siswa dapat meminjam dan memanfaatkan uang koperasi untuk melunaskan seluruh komponen biaya pendidikan. Tentu saja semua prosedur dan sistem pinjam-meminjam sebagaimana lazim berlaku di koperasi harus tetap dipelihara dengan mengedepankan prinsip maju bersama menantang badai hari esok. Apabila keempat cara ini dijalankan dengan manajemen yang jelas, terarah dan transparan, maka dambaan untuk memberlakukan biaya murah di sekolah-sekolah swasta  dapat  terwujud. Dengan  demikian semua anak, baik dari kalangan orangtua berada maupun yang berasal dari orangtua kurang mampu tetap memiliki hak serta kesempatan  yang sama untuk menikmati pendidikan  secara adil  dan merata. Jika tidak, maka tudingan serta celotehan masyarakat mengenai kenyataan komersialisasi pendidikan yang hanya mengakomodasi anak-anak orang kaya selama ini semakin mendapatkan pembenarannya. Itu berarti orang miskin tetap dilarang sekolah. *( ngutip : pos kupang )