RAGAM INFO
KAPOLDA PAPUA JANJI TINDAK LANJUTI KASUS HATARI
Rabu, 17 Oktober 2012

Kapolda Janji Tindak Lanjuti Kasus Hatari

Atas Dugaan Korupsi  Dana Otsus Rp 4 Triliun Lebih


JAYAPURA  Dugaan korupsi dana Otsus  mencapai  Rp 4, 1 triliun lebih yang dialamatkan kepada  Kepala   Badan Pengelola Keuangan dan Asset  Daerah  (BPKAD) Provinsi Papua DR. Achmad Hatari, SE, MSi, akan ditindaklanjuti jajaran Polda Papua. 
Kapolda  Papua Irjen  Pol Drs  M Tito  Karnavian, MA yang juga adalah mantan Komandan  Detasemen Khusus 88 Anti  Teror Mabes  Polri  ini telah  merencanakan  menggelar  perkara  kasus dugaan  korupsi dana  Otsus  senilai Rp 4 Triliun  lebih   yang diduga melibatkan  Kepala   BPKAD Papua DR. Achmad Hatary, SE, MSi.    Hal ini sebagaimana    laporan Ketua  Forum Pegawai Negeri Sipil  (FPNS)     Papua Ruben PS. Marey, S.Sos,M.Si  dan  Ketua  Koalisi  Mahasiswa  dan Pemuda Peduli Rakyat  (KMP3R) Kaleb  Woisiri kepada  Kapolda  Papua di Mabes  Polda  Papua, Jayapura,  Selasa (16/10). 
DIkatakan,  meski laporan  kasus  korupsi  belum bisa  diserahkan lantaran Kapolda  tengah  bersiap ke Jakarta  untuk  melakukan  koordinasi  dengan Kapolri   Jenderal Pol Drs  Timur Pradopo.  Tapi,  dalam  pembicaraan  via  ponsel  dengan Ketua  KMP3R Kaleb  Woisiri, Kapolda  menyampaikan  agendanya bertatap muka  bersama  mahasiswa sekaligus  menggelar  perkara  dugaan korupsi  Hatari. 
Ruben PS. Marey  kepada  Bintang Papua  di  Jayapura menandaskan, pihaknya  dalam menuntaskan  penggunaan  dana  Otsus Rp 4 Triliun lebih ini membutuhkan persiapan-persiapan yang matang di dalam rangka  menyelesaikan kasus   ini.   Ini menyangkut   momentum juga  tak semua harus  kita selesaikan menurut maunya kita. Tapi pihak penyidik  Polri membutuhkan  persiapan, ujarnya. Tapi, kata  dia,  menyangkut  penyelesaian  kasus  ini  pihaknya melihat  Kapolda  sangat serius. Tapi  bila  bicara  sistim  hukum  di   Indonesia  menjadi  kewenangan. Ada   ruang  kewenangan pusat   dan ada  ruang  kewenangan  daerah. 
Karena itu, sambungnya,  sekarang  kalau menyangkut masalah  hokum,  maka  itu  adalah kewenangan pemerintah  pusat yang  harus diminta  restunya  dan sebagainya  berkaitan  penerapan UU  yang  bersangkutan. Gendang  telah ditabu dan perang  berjalan. Kita  tunggu prosesnya, kata dia.
Dia mengatakan,  laporan     kasus  dugaan korupsi Hatari belum  diserahkan   karena  butuh  momentum  yang  tepat   untuk menyerahkan. Ini bukan kasus  main-main, tapi  kasus  yang  sangat besar  menyangkut   hajat hidup  orang banyak  yang  harus  kita berikan pertimbangannya, imbuhnya.
Kapan kira-kira  bertemu Kapolda  sekaligus menyerahkan  laporan   kasus  korupsi  tersebut,  tegasnya,  Kapolda (Rabu (17/10) ke Jakarta.  Setelah beliau   tiba  di  Jayapura  baru  digelar  Pra BAP  bersama  pelapor. Beliau akan menerima   kami  secara langsung  dengan  dokumen sekaligus memerintahkan  anggotanya  sidik  Pra BAP  di depan beliau,   ucapnya.
Terpisah, Kaleb  Woisiri   yang dihubungi via  ponsel mengutarakan,  pihaknya  akan  terus  mendorong  kasus  korupsi kelas kakap   yang melibatkan  pejabat  terkuat setelah  Gubernur  Papua  ini   segera  diungkap kepada  publik. 
Sebagaimana diwartakan sebelumnya,  selama kurun waktu 2008-2012 terjadi korupsi dana Otsus yang diduga dilakukan Kepala BPKAD  Papua  DR. Achmad Hatary, SE,MSi  berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK RI)  tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otsus   2002-2010 adalah sebesar Rp 4.112.236.415.666,15 (4, 1 triliun lebih).
Sementara itu Kepala BPKAD  Papua  DR. Achmad Hatary, SE,M.Si  yang dicoba dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa kemarin, belum berhasil. Sebab menurut informasih yang diterima sejumlah wartawan ngepos di Kantor Gubernur  bahwa yang bersangkutan lagi sedang keluar daerah. (mdc/don/l03-ngutip : bintang papua)


BERITA RAGAM INFO LAINNYA
Lihat Berita Lainnya »
SUARA RAKYAT
P : Ijin pak?Terimakasih sebelumya.Untuk pendaftaran scaba polri gelombang 2 tahun 2010 untuk polda jambi ada tidak ?Dan kalo tidak ada apakah polda daerah yg lain ada?Apakah semua polda indonesia tidak sama jadwal penerimaannya pak?
J : _maret 20 11