SEKILAS KRIMINALITAS
KASUS PIDANA NGENDAP DI POLDA SUMATERA UTARA
Minggu, 7 Juli 2013

Kasus pidana ngendap di Poldasu

RIDIN
WASPADA ONLINE


(WOL Photo/Ega Ibra)

MEDAN - Masyarakat khususnya ekonomi menengah kebawah di Sumatera Utara (Sumut) masih saja dizhalimi oleh oknum aparat kepolisian yang bisa mengutak-atik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diubah menjadi Kasih Uang Habis Perkara (KUHP).

Hal itu dialami Anggita Zulka (17) warga Lubuk Pakam, Deli Serdang yang dipaksa menandatangani pencabutan perkara penganiayaan dan pelecehan yang dilakukan empat orang pelaku yakni, Zahira Banu, Laura Enika, Putra alias Puput dan Firman Sani di halaman Mapolres Serdang Bedagei (Sergei) pada 2010.

Korban yang berharap mendapat keadilan dan melaporkan ke Polda Sumut sesuai STPL No : LP/324/IX/2010/Ditreskrim tanggal 17 September 2010, namun hingga kini tidak ada tindaklanjut hingga ke Pengadilan Negeri (PN) Sergei.

"Cuma dipanggil 17 Desember 2012 namun tidak ada tindaklanjut hingga sekarang. Bahkan saya sebagai pelapor malah ditahan 2 hari dua malam. Kemudian dipaksa menandatangani pencabutan laporan perkara pada pukul 03.00 WIB dini hari. Kalau tidak saya tandatangani, saya akan ditahan," ungkap wanita berparas manis itu dengan meneteskan air mata.

Dibawah tekanan dan intimidasi yang didapat korban, ayah empat pelaku yang merupakan pengurus partai Golkar Sergei, Syafaruddin sempat menghardik korban dan berkata laporannya tidak berarti apa-apa. "Hukum sudah kami beli. Mau tahu arti KUHP, Kasi Uang Habis Perkara," sebut anak kelima dari enam bersaudara itu menirukan ucapan pelaku.

Korban yang sempat putus asa nyaris melakukan niatnya untuk gantung diri. "Kalau gantung diri solusinya bisa membuka semua kebenaran, itu saya lakukan. Namun iman dan nasihat keluarga masih bisa membendung niat saya untuk melakukan perbuatan nekad itu," sebutnya.

Upanyanya untuk mencari kebenaran hukum dunia itu terus dilakukannya. Laporannya pun masuk ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Komisi III DPR RI, Kejagung, Mabes Polri, Kompolnas. Namun harapan yang diimpikan korban tidak juga tercapai.

"Saya sudah tidak lagi sama aparat hukum di negeri ini (kejaksaan dan kepolisian). Saya anggap bobrok dan institusi terkorup. Hidup saya ancur karena keluarga pelaku. Harga diri, hak azasi saya sudah diinjak-injak. Saya sudah seperti binatang, diseret di depan aparat hukum di halaman Mapolres Sergei. Kemana lagi saya harus mengadu dan bagaimana saya bisa tunjukkan kebenaran kalau dua instansi itu diduga menerima uang dari keluarga pelaku," bebernya dengan berlinang air mata.   

Sementara Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Poldasu Kombes Marsauli Siregar dikonfirmasi via telepon selulernya tidak menjawab. Begitu juga Kasubdit IV Renakta (Remaja Anak dan Wanita) AKBP Yuliana tidak menjawab. Hal yang sama juga saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Poldasu Kombes Raden Heru Prakoso.
(dat06/wol)

BERITA SEKILAS KRIMINALITAS LAINNYA
Lihat Berita Lainnya »
SUARA RAKYAT
P : Ijin pak?Terimakasih sebelumya.Untuk pendaftaran scaba polri gelombang 2 tahun 2010 untuk polda jambi ada tidak ?Dan kalo tidak ada apakah polda daerah yg lain ada?Apakah semua polda indonesia tidak sama jadwal penerimaannya pak?
J : _maret 20 11