UMUM
BEDANYA KUDETA,MAKAR, BAGI-BAGI SEMBAKO ....
Kamis, 28 Maret 2013

PEMERINTAHAN YANG SAH
Bedanya Kudeta, Makar, Bagi-Bagi Sembako...

Seliter beras, beberapa siung bawang merah, sebonggol bawang putih, dan tiga bungkus mie instan adalah isi sembako yang dibagikan kepada masyarakat sekitar sekaligus wujud antiklimaks dari isu kudeta tersebut.

Kamis, 28 Maret 2013 , 02:03:55 WIB - Analisis_hukum
Kupon sembako MKRI (tvOne)
Become a fan! Become a fan! Follow us!

GRESNEWS.COM - Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia dibikin sibuk oleh keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kudeta. Presiden merasa ada kelompok yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahannya. Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) pimpinan Ratna Sarumpaet gede rasa alias ge er karena dituding sebagai kelompok dimaksud. Ujung-ujungnya, 25 Maret lalu, MKRI bagi-bagi sembako di dekat kantor Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta.

Seliter beras, beberapa siung bawang merah, sebonggol bawang putih, dan tiga bungkus mie instan adalah isi sembako yang dibagikan kepada masyarakat sekitar sekaligus wujud antiklimaks dari isu kudeta tersebut.

Beginilah kudeta yang sebenarnya...

Kudeta berasal dari bahasa Perancis yaitu coup d etat yang artinya perebutan kekuasaan negara atau pemerintahan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kudeta diartikan sebagai perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa. Kata kudeta tidak tersurat dalam beberapa aturan perundangan-undangan seperti KUHP. Tetapi yang digunakan adalah istilah makar.

Pengertian makar sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum Andi Hamzah, yaitu:

    Akal busuk; tipu muslihat;
    Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang;
    Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Apabila melihat dari pengertian mengenai kudeta dan makar, keduanya memiliki pengertian menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Beberapa pemimpin negara yang sempat mengalami kudeta antara lain:

    Presiden Afrika Barat (Samuel. K. Doe) pernah mengalami dikudeta pada tahun 1990;
    Perdana Menteri Turki Necmettin Erbakan yang berhasil digulingkan pada tahun 1997;
    Perdana Menteri Thaksin Shinawarta yang dikudeta oleh Angkatan Darat Kerajaan Thailand pada tahun 2006 setelah Thailand mengalami krisis politik yang panjang;
    Hugo Chavez (1992) pernah melakukan kudeta terhadap Presiden Carlos Andres Perez dikarenakan ketidakpuasannya atas kebijakan Perez di bidang ekonomi kemudian sempat mengalami dikudeta pada bulan Desember 2011 yang berlanjut hingga 2012 namun tidak berhasil dan Chavez dikembalikan lagi ke istana;
    Presiden Guatemala (Jorge Serrano) yang dikudeta pada tahun 2002;
    Mantan Wakil Presiden Kolombo Mohammad Nasheed pada tahun 2012;
    Presiden Nigeria Mamadou Tandja pada tahun 2010.

Di Indonesia, terhitung sejak kemerdekaan, peristiwa layaknya kudeta telah beberapa kali terjadi yaitu:

    Pada 1946 terjadi percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh pihak oposisi kelompok Persatuan Perjuangan terhadap pemerintahan Kabinet Sjahrir II di Indonesia. Pemicu peristiwa ini adalah ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Belanda. Namun Presiden Soekarno langsung memberitakan keadaan bahaya pada negara, sehingga kedudukan Presiden Indonesia dikembalikan pada Sukarno;
    Pada 1950 terjadi percobaan kudeta pada Presiden Soekarno yang dilancarkan oleh Angkatan Perang Ratu Adil ( APRA) yang didukung oleh anggota KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger yaitu tentara Kolonial Belanda) dan Tentara Islam Indonesia (TII) namun serangan tersebut gagal dilakukan;
    Pada 1965 terjadi pada Presiden Soekarno yang ditolak akibat pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR sehubungan dengan pemberontakan G-30S/PKI. Pemerintahan Soekarno kemudian diambil alih oleh Suharto melalui Supersemar 11 Maret 1966;
    Pada 1998 terjadi pada Presiden Soeharto. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi berkepanjangan dan meninggalnya empat orang mahasiswa Trisakti membuat sebagian masyarakat kalap. Terlebih saat itu Presiden Soeharto sedang tidak berada di Indonesia. Presiden Soeharto menyatakan resmi mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan langsung digantikan oleh B.J. Habibie;
    Pada 2001 terjadi pada Presiden keempat yaitu Abdurachman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gusdur. Gusdur diminta mengundurkan diri karena tuduhan korupsi dan ketidakkompetenan. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Lazimnya, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UUD 1945. Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Apakah perbuatan kudeta atau makar merupakan tindak pidana? Kudeta atau makar diatur dalam Pasal 107 ayat (1) KUHP: Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Selain itu Pasal 108 ayat (1) KUHP: Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

    Orang yang melawan pemerintah dengan senjata;
    Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan di dalam KUHP tersebut, maka tindakan makar/ kudeta ini mengandung unsur-unsur:

    Dengan maksud menggulingkan pemerintah;
    Melakukan pemberontakan;
    Melawan pemerintah dengan sengaja;
    Menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan sengaja.

Tindakan kudeta atau makar ini harus dapat dibedakan dengan tindakan dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam mengungkapkan pikiran baik secara lisan dan tulisan dengan cara yang telah diatur oleh undang-undang. Hak dalam mengajukan pendapat tersebut juga dijamin dalam Pasal 44 UU HAM yang menyatakan bahwa setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tata cara menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Mengemukakan pendapat di muka umum harus memperhatikan beberapa larangan yaitu:

    Penyampaian pendapat di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
    Penyampaian pendapat pada hari besar nasional;
    Membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum;
    Bagi pemimpin kelompok yang akan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut selaku pihak yang bertanggung jawab, haruslah menyampaikan pemberitahuan tertulis pada Polri.

Jika tindakan yang dilakukan para pihak dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintah, menggunakan senjata atau melakukan pemberontakan, tanpa memperhatikan larangan-larangan sebagaimana telah diatur peraturan perundang-undangan barulah pelaku dapat dikatakan telah melakukan makar yang dapat diancam dengan pidana penjara.

Velanti Anggunsuri
Analis Gresnews.com



2010-2013 GRESNEWS.COM - All Rights Reserved


BERITA UMUM LAINNYA
Jumat, 25 April 2014
Lihat Berita Lainnya »
SUARA RAKYAT
P : Ijin pak?Terimakasih sebelumya.Untuk pendaftaran scaba polri gelombang 2 tahun 2010 untuk polda jambi ada tidak ?Dan kalo tidak ada apakah polda daerah yg lain ada?Apakah semua polda indonesia tidak sama jadwal penerimaannya pak?
J : _maret 20 11