UMUM
KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS
Kamis, 25 Oktober 2007

KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH POLRI DAN PNS DISHUB TERTENTU 1. Umum a. Membahas penegakan hukum lalu lintas tidak hanya mengetahui tentang pemeriksaan kendaraan bermotor berdasarkan PP 42 tahun 1993 tetapi perlu dikaji penegakan hukum lalu lintas dari tataran tugas dan kewenangan aparat penegak hukum lalu lintas yaitu Poiri dan PNS tertentu yang diberikan kewenangan oleh UU (termasuk setiap orang berhak melakukan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat terbatas/dalam hal tertangkap tangan). Penegakan hukum lalu lintas melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan adalah kegiatan dan tindakan pemeriksa Poiri dan pemeriksa PNS DLLAJ di jalan yang dilakukan hanya apabila terjadi peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan dan atau kejahatan lalu lintas (Pasal 9 PP 42/1993 dasar hukum Poiri dan pasal 10 PP 42 tahun 1993 untuk Pemeriksa PNS tertentu). b. Peningkatan angka pelanggaran seperti dibaca pada pasal 9 dan pasal 10 PP 42/1993 dapat diketahui setelah ada evaluasi data-data kegiatan rutin yang dilakukan oleh petugas Poiri dan petugas DLLAJ berdasarkan kewenangannya. Kewenangan petugas Poiri cq Polantas di jalan berdasarkan Pasal 14 ayat 1 b UU Nomor 2 tahun 2002 yaitu tugas rutin di jalan melalui TURJAGWALI yang dimungkinkan untuk menindak pelanggar lalu lintas tertangkap tangan dan melakukan pendataan kecelakaan lalu lintas demi mewujudkan lalu lintas yang aman tertib dan lancar. Petugas DLLAJ tertentu berdasarkan pasal 2 ayat (4) PP 43 tahun 1993 melakukan tugas pemantauan dan penilaian atas kebijaksanaan yang ditetapkan menyangkut perintah dan larangan di jalan (Rambu, Marka dan Apill), yang dimungkinkan untuk menindak pelanggar lalu lintas yang diketemukan tertangkap tangan. Tugas DLLAJ yang lain adalah melakukan pemeriksaan izin angkutan dikluar terminal (Baca penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf e) dalam keadaan tertentu. c. Mengingat ketentuan pasal 68 UULAJ yang menyebutkan jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang diatur pada pasal 54 s.d 67 UULAJ merupakan tindak pidana maka tentunya konstruksi pasal 111 KUHAP yang terkait dengan tindak pidana tertangkap tangan juga digunakan sebagai acuan/dasar hukum petugas Polantas dan petugas DLLAJ tertentu dalam penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan secara rutin di jalan. d. Dengan demikian membahas penegakan hukum lalu lintas harus secara utuh dan tidak sepotong-potong karena pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan apabila terjadi peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan setelah dianalisa dan dievaluasi oleh Polantas dan Petugas DLLAJ (pasal 9 dan 10 PP 421993). Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan a. Penegakan hukum lalu lintas dilakukan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh aparat yang diberi wewenang (Polri dan PNS LLAJ) untuk memelihara tegaknya hukum lalu lintas yaitu semua peraturan perundang-undangan lalu lintas (UU, PP, Keppres dan Perda). b. Pembahasan materi penegakan hukum diawali dengan menjeiaskan tugas rutin yang dilakukan oleh : 1) Polri a) Tugas TURJAGWALI di jalan, apabila menemukan pelanggaran lalu lintas ditindak dengan menggunakan blanko Tilang. b) Tugas penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas c) Kejahatan menyangkut kendaraan bermotor. d) Puldata langgar dan laka lantas dan Anev data-data poin a s.d c dalam periode tertentu sesuai pasal 9 PP 42/1993 dan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang sistem informasi kriminal nasional. 2) PNS DLLAJ a) Tugas pemantauan dan penilaian atas kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan perintah dan larangan di jalan (Rambu, Marka dan Apill) sesuai pasal 2 ayat 4 PP 43/1993 apabila menemukan pelanggaran lalu lintas wajib untuk menindak (pasal 111 KUHAP) dengan menggunakan Berita Acara berdasarkan pasal 121 KUHAP Yo Pasal 75 KUHAP berupa acara pemeriksaan cepat (pasal 205-210 KUHAP). b) Dalam keadaan tertentu pemeriksaan izin trayek diluar terminal (Pasal 53 ayat 2 huruf e). c) Melakukan analisa dan evaluasi atas data-data poin a dan b dalam periode tertentu. Mengapa BA bukan catatan seperti dimaksud pasal 212 KUHAP ?: 1) Karena bidang tugas Dishub terkait dengan keahliannya (pasal 187 KUHAP) 2) Wajib menggunakan peralatan pemeriksaan (pasal 17 PP42./1993) berdasarkan pasai 121 KUHAP dan memenuhi unsur matriel yaitu memuat kesalahan dan pertanggung jawaban pidana. Kalau Polisi tidak perlu Benta acara tapi cukup catatan penyidik, karena pelanggaran yang ditindak ancaman hukuman ringan, mudah dibuktikan tanpa alat dan tidak membutuhkan keahlian. BA dirumuskan oleh Mahkejapol Tahun 1971 disebut TILANG (bukti pelanggaran lalu lintas tertentu) yang berisikan 8 pasal UU Nomor 3/1965 dan kini 27 pasal UU Nomor 14/1992. c. Hasil Anev Polantas apabila data-data pelanggaran, kecelakaan dan kejahatan menyangkut kendaraan bermotor meningkat maka dilakukan koordinasi dengan pihak PNS LLAJ untuk pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan. Sebaliknya juga bagi PNS LLAJ apabila data-data pelanggaran dan kecelakaan akibat tidak laik jalan maupun ketidak taatan pemilik untuk menguji kendaraan meningkat dilakukan koordinasi dengan Polri. d. Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan secara gabungan (pasal 18 PP 42 tahun 1993) dengan mempedomani tugas masing-masing instansi yaitu : 1) Pemeriksa Polri mempedomani pasal 3 PP 42 tahun 1993 menyangkut persyaratan admnistratif pengemudi dan kendaraan bermotor yaitu SIM, SINK, STCKB, TNKB dan TCKB. 2) Pemeriksa PNS LLAJ mempedomani pasal 4 PP 42 tahun 1993 meliputi persyaratan teknis dan laik jalan serta kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor yang wajib uji termasuk penggunaan sabuk keselamatan (jika telah diberlakukan). konstruksi PP 42/1993 dan rumusan menyangkut pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang terkait dengan kewenangan menghentikan kendaraan bermotor dikatagorikan sebagai berikut : 1) Dalam hal kegiatan rutin yang dilakukan oleh PNS DLLAJ dalam rangka pemantauan dan penilaian (Pasal 2 ayat (4) PP 43 tahun 1993 dan pasal 53 ayat 2 huruf e UU Nomor 14/1992 wajib hukumnya Petugas DLLAJ menindak pelanggaran lalu lintas tertangkap tangan dan untuk itu terkait juga dengan menghentikan kendaraan bermotor. 2) Jika kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara gabungan (Pasal 18 PP 42 tahun 1993) maka kewenangan menghentikan kendaraan bermotor adalah Polri. Hal demikian untuk mempertegaskan kejelasan obyek yang diperiksa dan tanggung jawab tugas serta kewenangan umum Polantas. (Penjelasan pasal 3 dan 4 PP 42 tahun 1993). Permasalahan dalam penafsiran keberadaan petugas DLLJ/Dishub di jalan >leh masyarakat adalah : a. Karena petugas Polri kurang memahami tugas dan kewenangannya dibidang lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu selalu mengklaim bahwa DLLAJ tidak boleh menindak pelanggaran lalu lintas kecuali didampingi Polri di jalan. b. Petugas Polri khususnya Polantas belum berperan aktif dibidang Koorwas atas petugas PNS DLLAJ/Dishub terkait dengan penyelenggaraan fungsi lalu lintas dan penyidikan pelangaran dan kecelakaan lalu lintas. Hal demikian jelas ditemukan dalam pendataan pelanggaran lalu lintas oleh PNS DLLAJ antara lain : 1) PNS DLLAJ setiap menindak pelanggaran tidak pernah mengirimkan data pelanggaran ke Polri. 3) memberi petunjuk apalagi menegor jika ada kekeliruan /kesalahan c. Data pelanggaran lalu lintas untuk kepentingan pembangunan nasional yang dikelola Polri berdasarkan pasal 15 UU Nomor 2 tahun 2002 hanya dari data penindakan Polri semata. Bagaimana data untuk peta KAKERDA di wilayah ? apakah data pelanggaran yang ditindak oleh DLLAJ tidak dibutuhkan untuk KAKERDA ? d. Kekeliruan diatas hanya dapat diperbaiki apabila setiap petugas Polri memahami tugas dan perannya sebagai penegak hukum lalu lintas dan perannya selaku koorwas terhadap penyidik PNS tertentu. Jangan lagi petugas Polri hanya mengeluh tindakan DLLAJ dalam penindakan pelanggaran, pengawalan tetapi wajib hukumnya untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan pelatihan. Ingat ! Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa Fungsi Kepolisian dilakukan oleh Polri dibantu oleh Polsus, Penyidik PNS dan alat PAM Swakarsa sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya. Tugas Pengaturan, Penjagaan dan Patrol! lalu lintas Tugas -tugas pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas dan patroli lalu lintas adalah merupakan tugas yang dilakukan oleh petugas yang berwenang melakukan fungsi Kepolisian, yaitu Polri, Polsus bidang lalu lintas, Penyidik PNS lalu lintas, dan alat PAM Swakarsa dibidang lalu lintas. a. Petugas Polisi berseragam (Lalu Lintas dan Sabhara). b. Polsus dibidang lalu lintas (Polisi Pamong Praja/PP) c. Penyidik PNS DLLAJ/Dishub terkait juga dengan pemeriksa yang bukan penyidik. d. Alat Pamswakarsa dibidang lalu lintas terkait dengan keberadaan Kewenangan dibidang lalu lintas berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah : 1) Polri dan Penyidik PNS/Pemeriksa berdasarkan UU Nomor 14/1992 dan Pasal 6 KUHAP 2) Polisi Pamong Praja dan Dinas Tramtib dll berdasarkan UU Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemda OKI dan Perda Nomor 12tahun2003. Dengan demikian jelas bahwa Polri dan terkait lainnya berdasarkan UU dan Perda dapat melakukan pengaturan penjagaan dan patroli lalu lintas di wilayah OKI Jakarta. Kewajiban Polantas Terhadap Pemeriksa PNS LLAJ dan Penyidik PNS LLAJ dan Aparat terkait lainnya dibidang LLAJ a. Pembinaan 1) Pemeriksa PNS DLLAJ adalah pegawai PNS tertentu yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1992 tentang LLAJ dan PP Nomor 42 tahun 1992. 2) Penyidik PNS DLLAJ adalah pegawai PNS tertentu yang berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 diberikan wewenang unmtuk melakukan penyidikan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 53 UULAJ). 3) Penyelenggaraan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan merupakan tindakan Kepolisian khususnya dibidang lalu lintas sebagai upaya paksa dan bersinggungan dengan HAM untuk itu pembinaan teknis dilakukan oleh Polri cq Polantas. 4) Penyelenggaraan penyidikan oleh penyidik PNS tertentu dibidang LLAJ berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 dan UU Nomor 14 tahun 1992 koordinasi dan pengawasannya (Koorwas) oleh penyidik Polri. b. Operasional 1) Pada prinsipnya petugas DLLAJ keberadaannya di jalan setiap saat karena tanggungjawabnya dibidang pembinaan LLAJ (Pasal 4 UU No. 14 tahun 1992). Reran LLAJ dibidang teknis LLAJ dan menyelenggarakan fungsi kepolisian dibidang lalu lintas tertentu di jalan meliputi tugas-tugas : a) Sebagai aparat teknis melakukan manajemen rekayasa II (pasal 2 ayat 4 PP 43 tahun 1993). b) Sebagai pemeriksa PNS LLAJ dalam melakukan tugas pemeriksaan kendaraan bermotor (pasal 2 dan 6 PP 42 tahun 1993). c) Sebagai penyidik PNS (pasal 6 ayat 2 b dan pasal 53 UU 14 tahun 1992). d) Sebagai penguji kendaraan bermotor (pasal 133-136 PP 44 tahun 1993) e) Sebagai saksi ahli (pasal 120 dan 187 KUHAP). 2) Peran dan tugas diemban oleh petugas LLAJ dalam menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas (pasal 2 PP 43 71993) adalah sebagai berikut : f) Melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas bersifat perintah dan larangan (Rambu, Marka dan Alat pemberi isyarat lalu lintas/Apill) g) Mengusulkan ke DPRD melalui Kepala Daerah ranmbu, marka dan apill untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah. h) Melakukan pemantauan dan penilaian atas kebijaksanaan yang ditetapkan. i) Melakukan tindakan korektif ( perbaikan, penyempurnaan, 9 pergantian) j) Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan. 3) Reran petugas LLAJ pada pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan k) Tugas Rutin di jalan (Tertangkap tangan) (1)Dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas tertangkap tangan (Pasal 111 KUHAP Yo pasal 1 butir 19 KUHAP) petugas PNS DLLAJ wajib penindakan dan menyerahkan ke penyidik PNS dan atau ke Penyidik Polri. (2) Petugas LLAJ yang bukan pemeriksa dan penyidik memberikan tanpa bukti penyitaan kepada pengemudi dan diperintahkan menghadap penyidik untuk dibuat Berita Acara. (3) Petugas LLAJ sebagai pemeriksa dan atau penyidik menindak dengan Berita Acara yang formatnya mempedomani pasal 121 KUHAP. (4) Penyidik mengirimkan Berita Acara ke Pengadilan melalui Penyidik Polri dan Menghadapkan pelanggar ke Pengadilan. I) Pemeriksaan kendaraan bermotor (Menyangkut riksa ranmor dijalan yang dilakukan oleh PNS LLAJ secara stasioner karena mereka mencontoh polisi, pada hal tindakan pemeriksaan stasioner hanya dibenarkan berdasarkan pasal 18 PP 42 tahun 1993 apabila : (1) Oleh DLLAJ ada peningkatan pelanggaran yang ditindak pada kegiatan rutin (pasal 10 pp 42 tahun 1993) tldak memenuhi persyaratan teknis. - Terjadi peningkatan angka kecelakaan lantas disebabkan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan - Pemilik tidak taat untuk menguji kendaraannya. (2) Oleh Polri terjadi peningkatan angka pelanggaran pada kegiatan rutin (pasal 9 pp 42tahun1993) - Terjadinya peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas - Terjadinya peningkatan kejahatan lalu lintas di jalan. Peningkatan angka-angka didasari analisa dan evaluasi data pelanggaran, kecelakaan dan kejahatan dimaksud karena ada tindakan dan kegiatan rutin yang setiap hari dilakukan oleh Polantas kegiatan Turjagwali dan petugas LLAJ dengan kegiatan pemantauan dan penilaian serta tindakan korektif atas kebijaksanaan menyangkut perintah dan larangan di jalan (pasal 2 ayat (4) pp 43 tahun 1993). (3) Penyerahan berkas penyidikan ke Pengadilan Negeri oleh Penyidik PNS LLAJ ke PN wajib melalui penyidik Polri dengan alasan : - Kepentingan Koorwas berdasarkan pasal 7 ayat (2) KUHAP. - Kepentingan Polri dibidang Sistim Informasi Kriminil Nasional oleh Polri berdasarkan Pasal 15 UU 2 Tahun 2002. Dalam praktek petugas DLLAJ dan atau penyidik PNS tidak menyerahkan berkas acara penyidikan pelanggaran yang ditindak ke penyidik polri berdasarkan : Pasal 107 (2) KUHAP dan 109 ayat (3) KUHAP Pedoman tambahan KUHAP Fatwa Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1993 Dengan alasan pasal 212 KUHAP : .... Pelanggaran lalu lintas tidak dengan berita acara tetapi cukup catatan ... dst. Perlu dijelaskan sebagai berikut : Pengertian pasal 212 KUHAP harus diartikan dalam konteks yang luas yang menyangkut: Pertlmbangan hukum : apabila tidak ada aturan lain yang menegaskan kewenangan LLAJ, maka pasal 212 berlaku. Mengingat UU 14 tahun 1992 merupakan UU khusus maka berlaku azas hukum "lex specialis derogat legi generali" karena UU 14 tahun 1992 yang mengatur secara khusus dengan mendasari pasal 53 ayat (2) sub g dengan pertimbangan : Petugas LLAJ sebagai ahli yang wajib memberikan kesaksian ahli. (pasal 120 yo pasal 187 dan 75 KUHAP) Penindakan pelanggaran oleh pemeriksa LLAJ wajib pakai alat (pasal 17 pp 42 tahun 1993 yo pasal 75 KUHAP) Berdasarkan hal-hal diatas maka pasal 53 ayat (2) uulaj sub g wajib diperhatikan yaitu membuat dan menanda tangani berita acara, merupakan syarat formal di pengadilan. Bagaimana bentuk berita acara ? Yang terpenting berita acara dalam bentuk apapun asalkan secara formil telah memenuhi unsur pasal 121 KUHAP dan secara matriel memuat unsur kesalahan (lalai/sengaja) pasal pelanggaran yang diancam dengan pidana. 4) Selain tugas-tugas diatas peran LLAJ di jalan dalam hal-hal tertentu adalah : m) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTK) n) Melakukan pengaturan lalu lintas melalui tindakan pengalihan arus, perlambat, percepat arus, menyetop arus lalu lintas di TKP sebelum hadirnya petugas Polri. o) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas (Pasal 10 PP 42 tahun1993). p) Melaporkan hasil evaluasi data pelanggaran lalu lintas ke Polantas dalam penyelenggaraan sistem informasi kriminil nasional ( Pasal 15 UU 2 tahun 2002). Terhadap petugas DLLAJ/Dishub yang melakukan pengawalan lalu lintas Bertentangan dengan ketentuan : - Pasal 65 ayat (2) pp 43 tahun 1993 - Pasal 66 pp 44 tahun 1993 tentang penggunaan sinar (rotator) - Pasal 75 pp 44 tahun 1993 tentang penggunaan bunyi dengan sirene. - Pasal 34 pp 43 tahun 1993 Mengapa tugas tersebut dilakukan oleh DLLAJ/Dishub, karena Polisi tidak berada ditempat itu dan atau jika diminta selalu ada pamri atau minta macam-macam, untuk itu DLLAJ sebagai instansi yang bertanggungjawab di bidang LLAJ (psl 4 LLAJ) dalam mewujudkan tujuan LLAJ (psl 3 UULAJ) segera melakukan tindakan dan kegiatan pengaturan dan pengawalan berdasarkan permintaan masyarakat dan atau kepentingan LLAJ dalam arti luas yang mengingat dasar hukum : - Pasal 4 UULAJ , menyebutkan LLAJ dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah - Pasal 3 UULAJ, menjelaskan bahwa tujuan transportasi jalan untuk terwujud aman, tertib, lancar, nyaman, efektif efisien, berhasilguna dan memadukan .......dst. Kepentingan mereka dijalan karena polisi tidak dapat melaksanakan perannya sebagai penegak hukum di bidang LLAJ dengan baik. Yang lebih salah lagi karena polisi melihat tindakan dan kegiatan DLLAJ/Dishub demikian tidak pernah tegur atau beri petunjuk dan hanya menyalahkan. Hal demikian karena polisi tidak mengetahui tugas dan kewajibannya dibidang koorwas PPNS dan Sis Info Krimnas yaitu meliputi tugas-tugas : a. melakukan koorwas terhadap PPNS (pasal 7 ayat (2) KUHAP) - Polisi hanya ketahui kantor atau kendaraan /pakaian seragam tetapi tidak tahu berapa jumlah petugas DLLAJ sebagai penyidik, pemeriksa, penguji dan sebagai ahli DLLAJ.. - Apalagi memberikan petunjuk Jteknis bidang hukum llaj dalam arti memberitahukan hal-hal yang terkait dengan teknis penyidikan. - Oleh sebagian anggota di kewilayahan, petugas DLLAJ dianggap saingan polisi. b. melakukan sistem informasi khminal nasional (pasal 15 uu 2 tahun 2002). - Data penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh DLLAJ tidak pernah diberikan atau tidak diminta oleh polisi untuk dikirim ke Mabes polri. Pada hal ditingkat pusat Ditjen Hubdat dll instansi tk pusat selalu meminta data dari Mabes Polri. - Data tersebut didaerah tidak dijadikan data untuk kepentingan kakerda (AF, PH dan FKK). Bagaimana peranan penyidik Polri dalam pembinaan PPNS dan pemeriksa DLLAJ ? - Peranan sebagai pembimbing penyidik PNS dan pemeriksa DLLAJ terkait dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian. - Peranan sebagai koordinator PPNS dalam fungsi penyidikan - Peranan sebagai pembina dan pelatih PPNS dan pemeriksa DLLAJ dalam menyelenggarakan latihan kemampuan. 6. Pengamanan jalur Bus Way/Three in one Pengaturan Bus Way dan Three in one diatur dengan Perda OKI Jakarta Nomor 12 tahun 2003, untuk itu tugas yang dilakukan Polantas pada prinsip sama dengan tugas rutin Polantas dan koorwas terhadap DLLAJ/Dishub tertentu dijalan. a. Pelanggaran lalu lintas tertangkap tangan 1) Mekanisme penindakan Menyetop pelanggar a) Memberitahu kesalahan (jenis gar) b) Mengisi blanko Tilang c) Sita SIM dan SINK untuk lampirkan ke PN (alt I dan atau III). d) Beritahu kapan menghadap ke PN e) Mengembalikan berkas ke kantor Dila rang mengambil SIM dan STNK dan disuruh menunggu di Pos .....tanpa ditilang 2) Pengisian /pencatatan dgn huruf balok dan jelas terbaca 3) Tidak di coret/dihapus dgn tip eks b. Koorwas 1) Apa peran (syarat sebagai penyidik, mampu) 2) Bagaimana peran (mengenal siapa, berikan petunjuk) 7. Pengamanan Kampanye dan Pemilu a. Pelanggaran 1) Fungsi jalan harus ada izin Dishub sesuai pasal 25 UULAJ. Pelangaran diancam pasal 62 UULAJ 2) Izin peruntukkan (angkutan barang) harus ada izin dishub 3) Pelanggaran tatacara berlalu lintas (helm, sabuk pengaman naik/turun penumpang, mengemudi secara wajar, berhenti dan parkir dll) Jika dimungkinkan menggunakan Blanko Acara Riksa Cepat
BERITA UMUM LAINNYA
Lihat Berita Lainnya »
SUARA RAKYAT
P : Ijin pak?Terimakasih sebelumya.Untuk pendaftaran scaba polri gelombang 2 tahun 2010 untuk polda jambi ada tidak ?Dan kalo tidak ada apakah polda daerah yg lain ada?Apakah semua polda indonesia tidak sama jadwal penerimaannya pak?
J : _maret 20 11