UMUM
KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEKNIS OLEH POLRI ATAS BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA
Jumat, 26 Oktober 2007

KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEKNIS OLEH POLRI ATAS BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA Oleh : Awaloedin Djamin Bahwa semenjak pemisahan Polri dan ABRI tahun 1999 yang terjadi dalam era Reformasi, keadaan Negara diliputi oleh krisis multidimensi. Keadaan keamanan juga lebih parah dari tahun, bahkan dekade sebelumnya. Tidak hanya kejahatan tradisional berdimensi baru,, tapi kejahatan baru dan kejahatan transnasional sangat meningkat. Ditambah lagi kejahatan terror, terutama terror bom yang terorisnya telah mencakupi manca Negara (multi nasional). Semua ini merupakan tantangan yang berat bagi Polri yang baru mandiri kembali setelah lebih dari 30 tahun. Proses demokratisasi, good governance, civil society, supremasi hukum, perlindungan HAM, mulai berjalan walaupun pelan sekali. Dalam era reformasi inilah keluar UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan landasan hukum baru bagi pemolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri harus menguasai UU Nomor 2/2002 secara baik, terutama para perwiranya. Fungsi kepolisian, tugas pokok Polri, tugas-tugas, wewenang perizinan dan lain-lain seperti yang dalam UU itu harus dijabarkan secara tepat kedalam kebijaksanaan (atau kebijakan) yang lebih rendah), seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan KAPOLRI sebagai kebijakan teknis (technical policy) sampai pada Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, pedoman, dan sebagainya. Semua ini harus dirumuskan secara tepat dan serasi satu sama lain, terutama oleh para pembantu KAPOLRI ditingkat MABES. Tentunya didamping UU Nomor 2/2002, Polri juga harus menguasai dan memperhatikan peraturan, perundang-undangan yang terkait dengan fungsi kepolisian dan tugas pokok Polri, seperti KUHAP, KUHP (yang sekarang sedang dibaharui). UU Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadan Bahaya, UU anti terror, UU anti korupsi, UU money laundering, tentang otonomi daerah, tentang kepegawaian Negara (UU Nomor 43/1999) tentang Perseroan Terbatas dan sebagainya. Polri merupakan Kepolisian Nasoinal, organisasi besar dan kompleks (big and complex organization), karenanya memerlukan kemampuan management dari tingkat MABES sampai ke Polsek. Bahwa Polres merupakan Komando (kesatuan) Operasional Dasar (KOD) atau "Basic Police Unit" (BPU) yang telah merupakan strategi dan kebijakan KAPOLRI perlu pula menjadi pegangan dalam manajemen kepolisian (police management) Indonesia. Dalam kaitan manajemen yang menyeluruh inilah "koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis" oleh Polri atas bentuk-bentuk pengawasan swakarsa hams dilakukan. Dalam manajemen organisasi besar dan kompleks dari waktu ke waktu perlu djadakan evaluasi untuk mengetahui apakah pelakanaan fungsi kepolisian, tugas pokok dan tugas-tugas telah berjalan dengan baik. Bila dari evaluasi dijumpai kelalaian dan kekeliruan, maka perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan. Penulis, selaku perwira Polri, baik waktu menjabat Deputi Khusus KAPOLRI, 30 tahun yang lalu, yang antara lain membidangi Babinkamra (Badan Pembinaan Keamanan Rakyat) dan Babinpolsus (Badan Pembinaan Kepolisian Khusus) sudah terlibat dengan yang dinamakan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Sebagai KAPOLRI dalam sambutan Hari Bhayangkara tahun 1979, telah menyatakan, bahwa keberhasilan Polri dalam pelakasnaan tugas akan tergantung dari "pengamanan swakarsa. swadaya dan swadana". Karena itulah, waktu pemerintah menyampaikan RUU Kepolisian Negara Indonesia (yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 28/1997), yang hanya menyebut "SATPAM" penulis sebagai nara sumber yang diundang DPR mengajukan agar kata "SATPAM" diganti menjadi "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Usul penulis diterima DPR, dan tetap tercantum dalam UU Nomor 2/2002. II FUNGSI KEPOLISIAN Pasal 2 UUD Nomor 2/2002 menyatakan : "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertibnan masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat" p asal 3 ayat (1) "Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh : a. Kepolisian Khusus b. Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa Kepolisian Negara Rl atau Polri, seperti halnya dengan kepolisian dinegara-negara lain tidak mungkin melaksanakan tugas pokoknya sendiri, tanpa bantuan instansi-instansi terkait dan masyarakat pada umumnya. Disemua Negara dikenal kepolisian dari pemerintah (public) dan kepolisian "swasta" atau "private police" Seperti diuraikan diatas, di Indonesia sejak lama telah dikenal "keamanan rakyaf. Istilah "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" sekarang berarti mencakupi semua bentuk pengamanan swakarsa, dari ronda kampung, siskamling disektor tradisional sampai "industrial security'' disektor modern. Satuan pengamanan (SATPAM) adalah bagian integral yang penting dari industrial security. Bahkan badan usaha dibidang jasa pengamanan (karena antara lain perlu izin operasional dan pengawasan oleh Polri, pasal 15 (2) f) masuk ruang lingkup "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Pasal 14 (1) f menegaskan, sebagai tugas Polri: "melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Pasal 15 (2) g dinyatakkan pula, bahwa Polri berwenang dalam "memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian" Pada tahun 1980, penulis selaku KAPOLRI telah rnembentuk Satuan Pengamanan (SATPAM) dengan berbagai petunjuk dan pedoman, seperti uniform dengan tanda-tanda pengenal dan sebagainya. Istilah ini adalah terjemahan dari "security guards" yang terdapat hampir disemua Negara. Pada mulanya, untuk menanamkan "security consciousness" para pimpinan organisasi, terutama pimpinan perusahaan, maka dianujurkan agar SATPAM merupakan pegawai dari perusahaan atau organisasi vang bersangkutan. (proprietary, atau in-house security service) Di Amerika Serikat semenjak tahun 70-an, kerugian karena kejahatan yang menimpa perusahaan, -terutama korupsi, mencapai US$ 40 miliar. Dalam sejarah, memang terdapat hubungan antara perkembangan social dan budaya dengan kejahatan, dan nyata pula ada huhumjan antara usaha-usaha pengamanan untuk tneiiflhadapj ancaman... kejahatan dengan kerugian yang diderita. Beitambah baik usaha pengamanan yang digunakan, bertambah kurang kerugian yang diderita. Pengamanan oleh kepolisian, disamping menanggulangi kejahatan yang terjadi (fungsi utama : represif). harus mencegah terjadinya kejahatan (preventif) dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (the maintenance of public order and the apprehension of criminals). Kepolisian bersama instansi terkait dentgan keikut sertaan organisasi kemayarakatan dan tokoh pimpinan formal dan informal harus pula secara terus menerus mengupayakan agar anggota masyarakat mentaati hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (pre-emptif atau pembinaan masyarakat). Indonesia adalah masyarakat yang rnulti cultural dengan berbagai suku bangsa, agama dan adat istiadat yang harus pula selalu diperhitungkan alam pemolisian. Pasal 15 (2) g dinyatakkan pula, bahwa Polri berwenanq dalam "memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian" Pada tahun 1980, penulis selaku KAPOLRI telah membentuk Satuan Pengamanan (SATPAM) dengan berbagai petunjuk dan pedoman, seperti uniform dengan tanda-tanda pengenal dan sebagainya. Istilah ini adalah terjemahan dari "security guards" yang terdapat hampir disemua Negara. Pada mulanya, untuk menanamkan "security consciousness" para pimpinan organisasi, terutama pimpinan perusahaan, maka dianujurkan agar SATPAM merupakan pegawai dari perusahaan atau orqanisasi yanq bersangkutan. (proprietary, atau in-house security service) Di Amerika Serikat semenjak tahun 70-an, kerugian karena kejahatan yang menimpa perusahaan, -terutama korupsi, mencapai US$ 40 miliar. Dalam sejarah, memang terdapat hubunqan antara perkembangan social dan budaya dengan kejahatan, dan nyata pula ada hubuncian antara usaha-usaha pengamanan untuk menphadapi ancaman kejahatan dengan kerugian yang diderita. Bertambah baik usaha pengamanan yang digunakan, bertambah kurang kerugian yang diderita. Pengamanan oleh kepolisian, disamping menanggulangi kejahatan yang terjadi (fungsi utama : represif). harus mencegah terjadinya kejahatan (preventif) dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (the maintenance of public order and the apprehension of criminals). Kepolisian bersama instansi terkait dentgan keikut sertaan organisasi kemayarakatan dan tokoh pimpinan formal dan informal harus pula secara terus menerus mengupayakan agar anggota masyarakat mentaati hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (pre-emptif atau pembinaan masyarakat). Indonesia adalah masyarakat yang multi cultural dengan berbagai suku bangsa, agama dan adat istiadat yang harus pula selalu diperhitungkan alam pemolisian. The Report of Task Force on Private Security di Amerika Serikat paa lahun 1976 menyatakan pentingnya standard jsasj da|am seleksi dan pelatihan, uniform, peralatan dari private security, khususnya dalam physical security ojeh .security guards (SATPAM) serta kerja samanya dengan kesatuan kepolisian dilapangan. Pada pokoknya Kepolisian adalah "society or citizen oriented" sedangkan private police adalah "client oriented'. Ill BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA Seperti diuraikan diatas, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di Indonesia, mencakupi sistim pengamanan lingkungan (siskaming) didaerah pemukiman (neighborhood policing) didesa dan perkotaan. Didaerah pedesaan, siskamling umumnya dilakukan dengan ronda oleh anggota masyarakat desa sendiri. Ini sudah ada sejak dahulu kala. Daerah pemukiman di perkotaan, juga real estate, sering menggunakan tenaga bayaran seperti SATPAM, HANSIP dan lain-lain. Disektor modern, baik instansi pemerintah, ataupun perusahaan Negara dan swasta, dikenal istilah "industrial security". Ada Negara yang menggunakan istilah "internal security" untuk pengamanan gedung-gedung pemerintahan seperti dewan perwakilan rakyat, kantor Perdana Menteri dan lain-lain. (eg. Australia) Memang banyak istilah-istilah security lainnya seperti "international security", "national security", "regional security" dan lain-lain yang menjadi tugas pemerintah. Bahkan ada istilah "social security" yaitu jaminan sosial, yang tidak ada hubungannya dengan pengamanan. Industrial security, yang sering disingkat security saja, mencakupi seluruh instansi pemerintah, perguruan tinggi, semua bentuk dan bidang usaha, seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, hotel, bank, mall, supermarket, pabrik, pertambangan, perkebunan, instalasi dan sebagainya. Keaneka ragaman instansi dan perusahaan-perusahaan tersebut, disamping perbedaan bidang, juga besar-kecil usaha berbeda-beda, cara pengamannya juga disesuaikan. Pada umumnya, security dibagi dalam "physical security''; "personnel security' dan "information security". Ketiga bidang tersebut, masing-masing merupakan bidang-bidang yang cukup luas, masing-masing memerlukan teknik yang berbeda. Di Indonesia, yang sering dibicarakan antara lain karena terror bom, adalah physical security, dimana SAT RAM memainkan peran penting disamping peralatan, pemagaran pintu, kunci-kunci, CCTV, metal detector, sistim alarm cara pengaturan tamu, karyawan sendiri, lalu lintas dalam lingkungan, parking dan sebagainya. Di Indonesia, yang gawat, adalah personnel security, kejahatan yang dilakukan pejabat pimpinan ddan para karyawan sendiri, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Pencurian, pemalsuan dan penggelapan oleh orang dalam, termasuk ruang lingkup personnel security. Cara mengatasinya memerlukan pengetahuan "personnel atau human resources management dari personnel security". Information security adalah pengamanan semua informasi perusahaan atau instansi agar jangan jatuh ketangan pihak yang tidak berhak. Informasi dapat berbentuk dokumen (tertulis) ataupun yang ada dalam computer. Dinegara-negara besar telah sejak lama dikenal "industrial espionage". Dalam usaha-usaha besar dan menengah atau instansi pemerintah dan universitas, menangani bidang pengamanan yang memerlukan berbagai keahlian teknis, peralatan dan SATPAM, keberadaan manajer security yanq professional sangat menentukan. Seorang manajer sekurity yang professional dapat memperkirakan ancaman yang mungkin terjadi (threat assessment), threat evaluation, security survey serta cost effectiveness of security". Manajer security yang profesional masih sangat langka di Inodnesia. Maksud penulis terlibat dalam pembentukan dan pengembangan Asosiasi Manajer Sekurity Indonesia (AMSI) adalah untuk membantu berkembangnya kemampuan manajer security professional di Indonesia. KAPOLRI adalah Pembina AMSI Pusat dan para KAPOLDA adalah Pembina AMSI di Polda masing-masing. Bila para manajer security disemua instansi dan perusahaan sudah berkembang baik, karena merekalah yang membina SATPAM di instansi dan perusahaan masing-masing, maka akan mudahlah bagi Poiri untuk mengkoordinasikan, mengawasi dan membina teknis atas SATPAM diseluruh Indonesia. SATPAM di Indonesia yang potensial dapat berjumlah 500.000 dari lebih kurang 250.000 sekarang dan Poiri akan dapat mengkoordinasikan, mengawasi dan membina teknis anggota SATPAM tersebut melalui para manajer sekuriti itu sendiri. Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 2/2002 menyatakan " "Setiap pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban funqsi kepolisian ia'mnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya" ayat (2) : "Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dengan Keputusan KAPOLRI" SKEP KAPOLRI tahun 1980 telah menetapkan bahwa uniform SATPAM adalah kemeja putih dengan celana panjang biru dengan pet untuk didalam gedung, dan pakaian lapangan berwarna biru-biru dengan field-cap biru. Nama, nama instansi atau perusahaan didada serta tanda Polda/Polres dilengan. Ikat pinggang dan lencana juga sudah ditetapkan. Namun dewasa ini, karena lemahnya pengawasan dan pembinaan teknis, uniform SATPAM telah menjadi "1001 macam". Pada field-cap banyak ditulis "Security". Banyak hotel menggunakan SATPAM untuk diluar gedung dan "security" dengan uniform beraneka ragam buat didalam gedung. DPR, yang terus menerus dibantu pengamanannya oleh Poiri menggunakan istilah "KAMDAL" dengan uniform yang lain lagi. Demikian pula perusahaan jasa pengamanan. "Shield' yang digunakan hotel JW Marriott, menggunakan uniform hitam-hitam, menyerupai Gegana Polri. Disamping kesimpang siuran uniform dan kelengkapan SATPAM ini terdapat pula "SAIGAS" "KOMANDO FRONT" dan lain-lain yang dimiliki partai politik atau organisasi massa yang sangat membingungkan masyarakat. Ada yang memakai seragam loreng dengan baret merah, mirip Kopassus dan ada pula bersorban mirip gerilyawan Palestina. Yang terakhir ini tidak merupakan bentuk pengamanan swakarsa. Di Inggeris, semenjak tahun 1934, organisasi seperti yang akhir ini dilarang, termasuk yang mengadakan latihan-latihan seperti militer. Indonesia perlu segera menertibkan "pasukan-pasukan" tersebut. Di Indonesia, perusahaan jasa pinjaman termasuk bentuk penqamanan swakarsa. UU Nomor 2, tahun 2002 pasal 16 (2) f menyatakan bahwa Polri berwenang : "memberikan izin operasionai dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidanq jasa penqamanan". Penulis pernah menulis sebagai saran, agar diadakan SK bersama antara KAPOLRl. Menkeh HAM dan Menperindan untuk mengatur badan usaha dibidang jasa pengamanan ini. Bila semula diadakan pembagian badan usaha jasa pengamanan ini: a. usaha konsultan security b. usaha konsultan manajemen security1 c. cash in transi d. usaha perdagangan alat-alat security e. usaha pelatihan SATPAM KAPOLRl Rusmanhadi dengan Skep KAPOLRl menetapkan badan usaha jasa security, sebagai berikut: a. usaha konsultan b. cash in transit c. usaha perdagangan alat-alat security d. usaha pelatihan SATPAM e. usaha penyewaan SATPAM (contract security service) f. search and rescue Penulis menyarankan izin operasional oleh Polri merumuskann a. usaha mana saja yang diminta pengusaha; b apa persyaratan untuk rnendapatkan izin; c. baqaimana prosedvirnya dan d. siapa yanq diluqaskan KAPOLRl yang berwenang menanda tanqani izin operasional itu. Juga perlu jelas berapa biaya untuk mendapatkan satu izin usaha atau lebih. Bagaimana pula, bila satu perusahaan mencakupi seluruh wilayah R\, beberapa propinsi / kota besar atau hanya satu propinsi saja ? Apa semua izin harus ditandatangani pejagbat MABES yang ditentukan KAPOLRl ? Atau ada delegasi pada Polda ? Bagaimana pengaturan monitoring penqawasan seperti yang diharuskan undang-undang, agar perusahaan tersebut tidak melanggar izin yang diberikan ? Media Indonesia tanggal 21 September 2003 dalam fokusnya menulis "Bisnis Keamanan Marak, Libatkan "Anggota". Dalam tulisan tersebut, yang dikaitkan dengan pembunuhan bos Asaba adalah Gunawan - dengan menggunakan oknum Marinir. sedangkan korban dikawal anggota Kopassus. Apakah "pengawalarv" atau "body guard' ini dilakukan perorangan atau berkelompok, sebaiknya KAPOLRl dengan Panqlima TN1 dan KASAD. AL dan AU rnembicarakan dan rnenflaturnya. Keikut sertaan anggota TNl dalam bidang preventif. misalnya penjagaan mall, bank, airport, DPR dan lain-lain tentu akan sangat membantu Polri. Soalnya harus diatur secara jelas, dengan memberi tanda pengenal tersendiri. Bila tidak, dampaknya justru akan menjadi counter product Tulisan Media Indonesia juga menyinggung aneka ragam badan usaha jasa pengamanan termasuk asing, seperti Shield yang dipimpin Kenny D. McKinney, jebolan US Army, dimana salah satu kliennya adalah hotel JW Marriott. Ada persyaratan dan pelatihan SATPAM perusahaan asing dan pribumi ini yang lebih baik dari persyaratan dan pelatihan yang diberikan oleh Polri. Ini perlu pula menjadi perhatian Polri. Diperkirakan sebagian besar anggota SATPAM yang ada, kurang sekali atau tidak terlatih sama sekali. Kesadaran pemilik dan pimpinan perusahaan atas pentingnya pengamanan juga masih rendah. Mereka menganggap pengamanan sebagai "cosf, beban perusahaan, Semua hal-hal tersebut diatas, hams segera dibenahi dan ditata ulang oleh Polri.terutama ditingkat MABES sebab bila tidak segera dilakukan, semua bentuk-bentuk pengamanan swakarsa akan "out of controf dan akan menimbulkan permasalahan baru. IV MANAJEMEN SEKURITI OLEH PERUSAHAAN DAN OLEH POLRI Management atau manajemen adaah kunci keberhasilan semua organisasi. Pada tahun 50-an para pakar menegaskan bahwa "jurang" antara Negara maju dengan Negara berkembang adalah jurang manajemen. Teori, prinsip-prinsip dan teknik-teknik manajemen telah berkembang dengan pesatnya dan masih terus berkembang. Hal ini tidak mungkin diuraikan dalam tulisan singkat ini. Manajemen mengenal fungsi atau proses, seperti diuraikan Luther Gulick dan L. Urwick dalam buku "Paper on the Science of Administration" dengan POSDCORBnya, yang berarti Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating..Reporting and Budgeting. Fungsi-fungsi ini masih perlu dalam semua kegiatan manajemen. Juga tentang pembagian tugas yang jelas, baik horizontal maupun vertical telah menjadi perhatian ilmu manajemen semenjak dulu. Pendekatan sistim menyatakan pula, saling terkait, saling pengaruh antara semua unsur atau tugas-tugas dalam satu organisasi, bahkan dengan organisasi lain yang terkait. Manajemen sekuriti pada pokoknya menyangkut manajemen dalam satu organisasi. Para manajer sekuriti telah rnerupakan professional dan terhimpun dalam organisasi profesi. Seperti ditulis diatas, di Indonesia, penulis memprakarsai berdirinya Asosiasi Manajer Sekuriti Indonesia disinnkat AMSI. Di Indonesia, baik SATPAM maupim Manajer Sekurjtj belum merupakan professional seperti yang diharapkan. Karena itu Polri rnenurut UU Nomor 2/2002 ditugaskan untuk memberikan pembinaan teknis atas SATPAM, AMSI dan lain-lain bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Beberapa pasal dari UU Nomor 2/2002 seperti yang disebut terdahulu, memerlukan manajemen oleh Polri atas bentuk-benluk pengamanan swakarsa, mengatur uniform dan tanda pengenal serta perlengkapan SATPAM. member! pembinaan teknis. mengkoordinasi. memonitor perkembannannya dan pengawasan adalah fungsi manajemen yang perlu diatur oleh Polri baik ditingkat MABES, POLDA, POLRES dan POLSEK. Seperti dimaklumi, dengan Skep Organisasi dan Tata Kerja lama, tugas dan wewenang tersebut diatas belum berjalan sebagaimana mestinya, Sekarang dengan Keppres Organisasi dan Tata Kerja baru, perlu kejelasan tugas DEOPS dengan Bjro Bimmas (Bjmbingan Masyarakat) dan BABINKAMdengan Djrektorat Samapta mengenai semua tugas dan tanggung jawab functional mengenai bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pembagian tugas sekarang, yaitu DEOPS cq Bjmmas mengenai "pembinaan" dan BABINKAM cq Pit Samapta mennenai "operasional" harus diperjelas siapa yang menata "kekacauan" yang terdapat selama ini dan siapa yang harus persiapkan juklak dan juknis. Anggota Kepolisian yang melaksanakan tugas pokok terbanyak adalah SABHARA, polisi tugas umum (general duty police) yang berada di Polres. Nomenklatur Pembinaan Masyarakat (Bimmas) yang selama ini terdapat dari Polda sampai dengan Polsek, Unit Bimmas di Polsek telah dihapus. Di Polda dan Polres diganti dengan istilah Bina Mitra. Nomenklatur dan titulatur dilingkungan Polri, tidak hanya harus jelas dan dimengerti bagi intern Polri sendiri, tapi harus juga jelas dimengerti oleh masyarakat luas. UU Nomor 2/2002 pasal 14 (1) c menyatakan salah satu tugas Polri adalah : "membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan" Sebenarnya pembinaan masyarakat (BINMAS) adalah merupakan Fungsi Utama Polri disamping represif dan preventif. Sekarang lebih sering digunakan istilah Pre-emptif sebagai pengganti Pembinaan Masyarakat. Sebagai organisasi besar, kepolisian nasional, maka pembagian tugas secara vertical dari MABES sampai Polsek harus dirumuskan sejelas mungkin dengan juga memperhitungkan masyarakat yang multi cultural (suku, etnis dan agama). MABES Polri adalah organisasi puncak yang bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang Polri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai organisasi puncak, MABES Polri menangani hal-hal yang bersifat konsepsional dan strategis, mengatur. memberikan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis serta pedoman-pedoman tertulis untuk kesatuan bawahan, terutama Polda dan Polres. Pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu : a. memerlihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. menegakkan hukum c. memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat termasuk pula tugas-tugas yang dimuat pasal 14 UU Nomor 2/2002 pada pokoknya dilaksanakan ditingkat Polres. sebagai Komando (kesatuan) Operasional Dasar (KOD) dengan menjabarkan kebijakan juklak dan juknis yang diberikan oleh kesatuan atasan yaitu POLDA dan MABES (police manuals). Secara bertahap, perlu ada delegasi wewenang kepada Polres, agar nanti benar-benar mampu berfungsi sebagai KOD atau 8as/c Police Unit (BPU). Filsafat dan penerapan "Community Policing agar dihayati dan dilaksanakan ditingkat Polres dengan "ujung tombak"nya Polsek-Polsek bawahannya. Koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, termasuk SATPAM dan siskamling pada dasarnya merupakan tugas, wewenang dan DEOPS dan KABABINKAM dengan dibantu oleh pejabat-pejabat MABES yang terkait (seperti Koorsahli) harus duduk bersama menelaah semua permasalahan ini untuk kemudian mengatur pembagian tugas,, wewenang dan tanggung jawab fungsional (bukan komando) yang lebih jelas. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri, mengkoordinasikan pengawasan dan pembinaan teknis, tidak hanya menyangkut bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, tapi juga Polsus dan Penyidik Peqawai Negeri Sipil. Keadaan dan masalah HANSIP, KAMRA, Polisi Pamong Praja, Tramtib, Limmas juga masih perlu penanganan oleh Polri bersama Mendagri dan Pemda. HANSIP dan KAMRA berfungsi sebagai SATPAM, sedangkan Polisi Pamong Praja, Tramtib dan Limmas bertugas menegakkan peraturan daerah. Polri harus mengidentifikasi permasalahan dan memecahkannya satu per satu secara sistematis agar pelaksanaan, tugas pokok Polri secara keseluruhan berdaya guna dan berhasil guna.
BERITA UMUM LAINNYA
Lihat Berita Lainnya »