UMUM
POLANTAS : STOP PUNGLI :
Jumat, 23 Oktober 2009

Penerapan UU LLAJ Jangan Jadi Pungli
Oleh : Babinkam Admin

Undang-Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang melarang belok kiri jalan terus jangan dijadikan ajang pungutan liar (pungli) bagi oknum petugas.


Ketua Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta Edi Toet menyatakan, pada dasarnya setiap kebijakan baru memiliki tujuan baik. Karena itu, pelaksanaan jangan sampai disalahgunakan oknum petugas di lapangan untuk melakukan pungli.”Jika ada pengendara yang melanggar,oknum petugas jangan sengaja menjebaknya,” tuturnya kemarin.


Menurut Edi, jika ada oknum petugas yang melakukan tindakan itu,masyarakat diminta mencatatnya, bahkan bila perlu memotret petugas tersebut dan melaporkan kepada instansi berwenang.”Catat namanya, kemudian laporkan kepada institusinya,”tandasnya. Menurut Edi, agar kebijakan tersebut efektif dan tidak menjadi polemik dalam masyarakat, hal utama yang harus dilakukan,yakni menggalakkan sosialisasi.


Jangan sampai masyarakat terkejut dengan aturan baru. ”Sosialisasi harus gencar.Tujuannya agar masyarakat memahami bahwa kebijakan itu baik untuk mereka,”ujarnya. Ketua Forum Pengguna Jalan Raya Edi Hasibuan juga memperingatkan jangan sampai aturan ini jadi ajang pungli yang dimanfaatkan petugas di lapangan.Selain itu, bukan tidak mungkin larangan belok kiri langsung justru menambah kemacetan lebih parah.


”Yang pasti kemacetan pasti terjadi. Karena itu,jumlah petugas di perempatan harus ditambah untuk mengurai,” ujarnya. Deputi Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi DKI Jakarta Sutanto Soehodho mengungkapkan, kebijakan larangan belok kiri langsung sangat bermanfaat untuk meminimalisasi kecelakaan.


Menurut dia, kebijakan ini tidak serta otomatis diberlakukan di semua persimpangan. ”Kalau ada tanda khusus tetap diperbolehkan agar berhasil perlu sosialisasi kepada masyarakat,” ungkapnya. Anggota Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta Tubagus Haryo Karbiyanto menuturkan, larangan belok kiri itu tidak akan efektif jika tidak ada konsistensi dari petugas.


Maksudnya, jika pengendara yang melanggar larangan itu dibiarkan saja atau petugas mau saja disogok, larangan yang termaktub dalam UU No 22/2009 itu hanya akan menjadi peraturan tertulis belaka. ”Sama seperti Perda Larangan Merokok.Ada peraturannya,tetapi tetap saja perokok bebas ngebul di mana saja,”ungkapnya.


Sementara itu, mengenai denda yang besarnya mencapai Rp250.000, dia menganggapnya wajar jika menimbulkan efek jera. Tubagus menggarisbawahi, jika ada efek jera dan konsistensi petugas terealisasi, larangan belok kiri tersebut akan berfungsi maksimal. Diketahui sebelumnya,UU No 22/2009 tentang lalu lintas melarang belok kiri jalan terus.Jika melanggar, pengemudi akan ditilang dan dikenai denda Rp250.000.


Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 112 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pada persimpangan jalan yang dilengkapi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat. Direktur Lalu Lintas Mabes Polri Brigjen Djoko Susilo beralasan, larangan belok kiri langsung untuk melindungi pejalan kaki.


Selama ini di perempatan lampu merah, pengendara masih bisa belok kiri langsung. ”Saat pejalan kaki menyeberang sering terhambat dengan adanya pengendara yang lewat meskipun rambu untuk lurus itu masih merah,”tuturnya.


Mantan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini menyatakan, aturan baru ini diharapkan bisa memperhatikan aspek tersebut. Sosialisasi aturan itu sudah dilakukan dengan memasang spanduk di beberapa tempat.”Awal tahun depan, aturan ini sudah bisa diterapkan,



Sumber : Babinkam

BERITA UMUM LAINNYA
Jumat, 19 Desember 2014
Kamis, 18 Desember 2014
Lihat Berita Lainnya »