UMUM
DUA PRODUK PERUNDANGAN -- PP NO. 32 TH 2004 DAN PERMENDAGRI NO. 26 TH 2005 TENTANG SATPOL PP (POLSUS) BERIMPLIKASI KONFLIK APARAT – PERLU REVISI DENGAN SEGERA
Jumat, 21 Desember 2007

DUA PRODUK PERUNDANGAN -- PP NO. 32 TH 2004 DAN PERMENDAGRI NO. 26 TH 2005 TENTANG SATPOL PP (POLSUS) BERIMPLIKASI KONFLIK APARAT – PERLU REVISI DENGAN SEGERAAthar -- KKIFakta dilapangan menunjukan Operasionalisasi Permendagri No. 26 Th 2005, tentang Protap Sat Pol PP, hasil penjabaran PP No. 32 Th 2004, tentang Pedoman Sat Pol PP, telah sering menimbulkan benturan tugas dan kewenangan antara anggota Polri dengan Satpol PP . Ini karena dalam jabaran tugas secara tehnis dan taktis di kedua produk hukum tersebut, banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku artinya DIS HARMONISASI lagipula tidak taat asas terhadap prosedur pembentukan Perundang Undangan.Sebagaimana kita ketahui bersama pembangunan Nasional hanya bisa dicapai dengan salah satu syarat yaitu adanya harmonisasi antara Lembaga-lembaga Pemerintahan. Harmonisasi dapat dilaksanakan apabila setiap Lembaga Pemerintahan berfungsi sebagaimana mestinya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai Peraturan Perundang Undangan.Sehubungan dengan itu, apabila PP No 32 Th 2004 dan Permendagri No 26 Th 2005 tidak segera disempurnakan ( direvisi ), lalu segera disosialisasikan, dikhawatirkan benturan kewenangan dan tugas, antara anggota Polri dengan Sat Pol PP makin sering terjadi dan dikhawatirkan akan menjadi potensi konflik, serta dikhawatirkan akan berpengaruh kepada suksesnya pengamanan Pemilu Th 2009. Permendagri No 26 Th 2005, tentang Protap Sat Pol PP., merupakan jabaran dari amanat PP No 32 Th 2004, yang menjabarkan secara tehnis tentang :a. Prosedur operasional ketentraman dan ketertiban umumb. Prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan mas sac. Prosedur operasional pelaksanaan pengawalanpejabat/orang-orang penting. d. Prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat pentinge. Prosedur pelaksanaan operasional patroli; f. f. Prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan Peraturan Daerah.Kesemuanya itu, secara yuridis, banyak yang bertentangan dengan Undang Undang terkait dan atau Undang Undang yang lebih tinggiPenjabaran tehnis dan taktis dalam Protap tersebut , hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang yang terkait (Tidak taat azas pada Undang-undang No 10 Th 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan) antara lain :a. Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang No 2 Th 2002.b. Pasal 10, 13ayat (2) , 15 dan 16 Undang-undang No 9Th 1998.c. Pasal 65ayat (2) dan ( 3) PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.d. Pasal 66, 67 dan 75 PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.e. Prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah, belum mempedomani amanat Pasal 7 ayat(2) serta Pasal 107 Undang-undang No. 8 Th 1981, tengang UHAP.f. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasionalg. Prosedur pengawalan Pejabat/Orang Penting :Dalam ketentuan yang ada Aparat yang berwenang Pengawalan di jalan umum adalah Polri sesuai dengan amanat Pasa 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.Selain itu penggunaan sirine/lampu Rotator, dalam pengawalan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, bertentangan dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan serta peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Pasal 66, 67 dan 75.Akanhalnya prosedur penjagaan, pengawalan dan patroli ditempat-tempat umum, adalah tugas Polri sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor2 Tahun 2002. Prosedur penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah belum mempedomani Pasal 7 ayat (2) dan 107 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Berkaitan dengan fakta hukum, kesimpulannya Permendagri No 26 Th 2005:a. Bertentangan prinsip dan asas pembentukan Perundang undangan yang tertuang dalam Undang-Undang No 10 th 2004, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman tugas.b. Tidak memiliki landasan hukum yang syah, atau melanggar hukum bila dipaksakan.Walhasil sesuai azas perundangan , PP No. 32 Th 2004 yang merupakan jabaran amanah Pasal 120 Undang-Undang No 22 Th 1999 tentang Sat Pol PP, yang 10 hari kemudian dicabut / dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 239 Undang-undang No 32 Th 2004, tentang Pemerintahan Daerah.Hasil kajian terhadap operasionalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 26 Tahun 2005 yang jadi pedoman di 33 Propinsi dan 563 Kabupaten / Kota, sebagai berikut:a. Sesuai amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 3 Ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Kepolisian Khusus ), Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan fungsi Kepolisian terbatas, hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 148 dan 149 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan domein tindakan Kepolisian terbatas pada wilayah hukum yang terkait dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kapala Daerah dan dalam penjabarannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ( Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 ).b. Pemahaman penegakan fungsi Kepolisian terbatas maksudnya adalah :1). Tugas dan wewenang terbatas pada domein atau pengemban hukum yang diatur dalam Undang Undang yang menjadi payung hukumnya, yaitu penegakan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kapala Daerah ( Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002).2). Terbatas pada wilayah hukum yang diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan tidak identik dengan susunan dan kedudukan Polri yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomo 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Operasional Satpo! PP. Mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai jabaran tugas dan jabaran teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004, ditemukan beberapa tugas dan wewenang yang overlapping dengan tugas dan wewenang Polri sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta Undang Undang lain yang terkait, dengan rincian sebagai berikut:1). Prosedur ketentuan Operasional belum diatur secara tegas batasan wilayah hukum (domein) Satuan Polisi Pamong Praja, yang cenderung analog dengan jabaran Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.2). Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa secara umum menjadi tanggung jawab Polri yang diatur dalam pasal 10,13 ayat (2) dan (3), 15 dan 16 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Massa dan bukan merupakan domein Satuan Polisong Praja khusunya ditempat tempat umum atau area publik.3). Prosedur Pengawalan Pejabat/Orang Penting :a) Aparat yang berwenang Pengawalan dijalan umum adalah Polri sesuai dengan amanat Pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.b) Pengamanan terhadap subyek dan Obyek VIP dan WIP telah dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Surat Keputusan Kapolri Nomor 738/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistim Pengamanan Obyek Vital Nasional merupakan tugas wewenang Polric) Penggunaan Sirine/Lampu Rotator, dalam pengawalan yang dilalukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bertentangan dengan pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan serta tugas Polri sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002.e) Prosedur Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah belum mempedomani Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengamanan Obyek Vital dan tempat tempat penting .Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, merupakan tugas dan wewenang Polri.SOLUSI Undang-Undang No 22 Th 1999, tentang Pemda (yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No 32 Th 2004).a. Perlu disimak kembali konspirasi politik pada saat pembentukan Undang-Undang No. 22 Th 1999 antara lain :1) Polri berada dibawah Depdagri.2) Polda , Poltabes/Polres, dibawah Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota..b. Kewenangan yang diberikan kepada Kepala Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, dalam Pasal 7; Pasal 43 huruf F dan Pasal 120, hampir analog dengan amanat Pasal 13 Undang-Undang No 2 Th 2002, tentang Tugas dan Wewenang Polri .Ini merupakan pelanggaran konstitusi terhadap TAP VI dan TAP VII/MPR/2000 dan sekaligus menjadi dilema kontroversi hukum karena tidak taat azas dengan Undang-Undang No 10. Th 1998Semua fihak mesti cerdas melihat realialitas faktanya di lapangan terhadap operasionalisasi Permendagri No 26 Th 2005 :a. Telah banyak terjadi benturan tugas dan kewenangan antara petugas Polri dengan anggota Sat Pol PP, baik dalam hal penjagaan pengawalan pejabat VIP dan WIP dan Patroli yang jadi domein Polri.b. Tidak semua anggota Sat Pol PP, adalah PPNS yang memiliki Skep Penyidik yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM.c. Sehingga telah banyak terjadi penyimpangan kewenangan Sat Pol PP, yang bertindak sebagai lembaga penegak hukum dengan tindakan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, dan jelas-jelas hal tersebut melanggar hukum ( melanggar HAM )d. Telah banyak menimbulkan kesalah pahaman, benturan tugas dan kewenangan, antara petugas Polri dan Satpol PP yang tidak jarang sampai terjadi bentrokan fisik dan timbul korban.Illustrasi : Terakhir dilampung Utara telah timbul 3 korban meninggal dunia 3 anggota Sat Pol PP (Tgl 10 Oktober 2007). Dari fakta yuridis dan fakta lapangan yang tersaji, maka1. PP Nomor 32 Tahun 2004 seyogyanya perlu segera disempurnakan (Revisi) dengan penyempurnaan terutama pada Pasal 1 butir 5 yang berbunyi : "Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah "2. Permendagri No 26 Th 2005, secara Yuridis tidak memiliki landasan hukum, serta tidak taat azas pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 2 Th 2002 dan Undang-Undang No 10Th 1998 yang kemudian direvisi UU No 10 Tahun 20043. Untuk mengeliminir perkembangan kesalah fahaman, benturan tugas dan kewenangan antara Polri dan Sat Pol PP, maka perlu dilakukan Revisi/Penyempurnaan terhadap PP No 38 Th 2004 dan Permendagri No 26 Th 2005.. Penyempurnaan tersebut cukup mendesak dilakukan, sebelum dilaksanakannya Pemilu Th 2009. (Hindari benturan tugas dan kewenangan).. Seyogyanya pada saat penyusunan/penyempurnaan terhadap Draft REVISI PP No. 32 Th 2004 dan Permendagri No. 26 Th 2004, Polri diikut sertakan, agar tidak melahirkan dilemma kontroversi hukum sekaligus menata kerjasama yang sinergis.
BERITA UMUM LAINNYA
Lihat Berita Lainnya »
SUARA RAKYAT
P : Ijin pak?Terimakasih sebelumya.Untuk pendaftaran scaba polri gelombang 2 tahun 2010 untuk polda jambi ada tidak ?Dan kalo tidak ada apakah polda daerah yg lain ada?Apakah semua polda indonesia tidak sama jadwal penerimaannya pak?
J : _maret 20 11