UMUM
RAPAT KERJA KOMISI III DPR - RI DENGAN KAPOLRI ( 2 )
Senin, 9 Februari 2009

LAPORAN AKHIR TAHUN 2008

PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA POLRI TA. 2008 DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI MASING - MASING INDIKATOR KINERJA SASARAN.

SECARA UMUM TERDAPAT BEBERAPA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BERIKUT INDIKATOR KINERJANYA, NAMUN DEMIKIAN MASIH ADA BEBERAPA SASARAN STRATEGIS YANG BELUM TERCAPAI SECARA OPTIMAL.

(LAPORAN AKHIR TAHUN 2008 TERLAMPIR)

RENCANA KERJA DAN STRATEGI POLRI UNTUK TAHUN 2009

1.    TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RENCANA KERJA DAN STRATEGI POLRI MELIPUTI :

a.       TUJUAN JANGKA MENENGAH.


1)    MENGENDALIKAN ANGKA PELANGGARAN HUKUM DAN CRIME INDEKS, SERTA MENINGKATKAN PENYELESAIAN KASUS KRIMINALITAS UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA AM AN MASYARAKAT.
2)    MENGUNGKAP JARINGAN KEJAHATAN INTERNASIONAL TERUTAMA NARKOTIKA, PERDAGANGAN MANUSIA, DAN PENCUCIAN UANG SERTA TERORISME.
3)    MELINDUNGI KEAMANAN INFORMASI RAHASIA LEMBAGA / FASILITAS VITAL NEGARA SESUDAH DITERAPKANNYA AFTA DAN ZONA PERDAGANGAN BEBAS (FTZ).
4)    MENINGKATKAN PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN MENGUNGKAP KASUS SERTA JARINGANNYA.
5)    MENCEGAH DAN MENANGGULANGI GANGGUAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM Dl WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN PERAIRAN INTERNASIONAL.
6)    MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENCURIAN SUMBER DAYA ALAM YANG MELIPUTI; ILLEGAL LOGGING, OVER CUTTING, ILLEGAL TRADING, ILLEGAL MINING, ILLEGAL FISHING DAN KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP.
7)    MENINGKATKAN KEPATUHAN DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.
8)    MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS POLRI.
9)    MENINGKATKAN KEMAMPUAN PROFESIONALISME POLRI DALAM PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT.

b        SASARAN PRIORITAS.

1)    TERCUKUPINYA DUKUNGAN ANGGARAN DENGAN TITIK BERAT PADA OPERASIONAL PENEGAKAN HUKUM YANG DIHARAPKAN AKAN MENURUNKAN ANGKA KEJAHATAN DAN MENINGKATKAN ANGKA PENYELESAIAN PERKARA S.D. ±60%.
2)    TERPENUHINYA ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMILU 2009 YANG MELIPUTI PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN/  WAKIL PRESIDEN MULAI DARI TAHAP CIPTA KONDISI SAMPAI DENGAN PELANTIKAN.
3)    TERLAKSANANYA WERVING ANGGOTA POLRI T.A. 2009 SEBANYAK 8.000 PERSONEL, YANG DIPRIORITASKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN BIDANG PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN . PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS KEJAHATAN KONVENSIONAL, KEJAHATAN TRANSNASIONAL, KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA MAUPUN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI.
4)    MEMBANGUN SARANA PRASARANA KEGIATAN PENYIDIKAN DAN PENYELID1KAN TERUTAMA PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN RUANG TAHANAN Dl MAKO - MAKO POLRI, RUANG PENYIMPANAN BARANG BUKTI DAN SITAAN SERTA MOBIL TAHANAN YANG MEMENUHI STANDAR HAK ASASI MANUSIA (HAM), TEKNOLOGI IDENTIFIKASI DAN LABORATORIUM FORENSIK SERTA TEKNOLOGI CRIME SCENE PROCESSING MINIMAL UNTUK KEBUTUHAN 10 SAMPAI 15 KOTA BESAR Dl INDONESIA.
5)    MENGEMBANGKAN SINERGI DAN KERJA SAMA ANTAR INSTITUSI / DEPARTEMEN BAIK Dl DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI.
6)    MENANGANI DAERAH PASCA KONFLIK SECARA TERKOORDINASI DAN TUNTAS.
7)    MENINGKATNYA KEMAMPUAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI DENGAN MELAKSANAKAN DIKBANG SPES FUNGSI INTELIJEN.
8)    MEMBANGUN POS POLISI KHUSUSNYA Dl DAERAH PERBATASAN ANTAR NEGARA DAN PULAU - PULAU TERLUAR BERPENGHUNI SERTA KAWASAN YANG TERGOLONG DAERAH TERTINGGAL.
9)    MEMBANGUN MAKO POLDA RIAU DAN SULTENG (KARENA TERBAKAR) SERTA MAKO POLRES DAN POLSEK YANG STATUSNYA MASIH SEWA ATAU TIDAK LAYAK PAKAI.
10)    MEMBANGUN PERUMAHAN DINAS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEKUATAN PERSONEL BRIMOB UNTUK PENEBALAN KEKUATAN BRIMOB Dl WILAYAH POLDA JATIM, SULSEL DAN SUMUT.
11)    TERDUKUNGNYA SLO / LO POLRI, 5 SAMPAI 10 NEGARA Dl BEBERAPA NEGARA SECARA TIMBAL BALIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DAN EKSISTENSI NEGARA YANG BERDAULAT.



2.       KEBIJAKAN STRATEGIS POLRI.

KEBIJAKAN STRATEGIS POLRI TAHUN 2009 MERUPAKAN AKHIR DARI TAHAP I RENSTRA POLRI 2005  -  2009 DENGAN PRIORITAS MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN DIWUJUDKAN DALAM UPAYA-UPAYASEBAGAI BERIKUT :

a.    MEMBANGUN POLRI SEBAGAI APARAT PEMELIHARA KAMTIBMAS PENEGAK HUKUM TERDEPAN DIDUKUNG KOMPONEN MASYARAKAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM LAINNYA MELALUI SEMANGAT KEMITRAAN.
b.    MENYIAPKAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2009, MULAI DARI PENCIPTAAN KONDISI SAMPAI DENGAN PELAKSANAAN, DISESUAIKAN DENGAN TAHAPAN - TAHAPAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KETENTUAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2009 INI MELIPUTI PENGAMANAN PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF Dl DAERAH DAN Dl PUSAT, SAMPAI DENGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
c.    MEMBERDAYAKAN      PERSONEL     POLRI      DALAM      RANGKA PENGEMBANGAN   KEKUATAN   DAN       PENGISIAN       5   (LIMA) PANGKALAN GERAK.
d.    MELAKSANAKAN     SISTEM     PEMELIHARAAN     SARANA     DAN PRASARANA Dl LINGKUNGAN POLRI BAIK MATERIIL, FASILITAS DAN JASA AGAR DAPAT DIGUNAKAN SECARA OPTIMAL,
e.    EFISIENSI    PENGGUNAAN   ANGGARAN    DEMI    TERCAPAINYA KEBERHASILAN TUGAS POLRI SECARA OPTIMAL,
f.    MELANJUTKAN   PENGAMANAN   Dl   DAERAH   PASCA  KONFLIK G.UNA     TERJAMINNYA      KEHIDUPAN      MASYARAKAT     DARI BERBAGAI ASPEK.
g.    MENINGKATKAN DAN MELANJUTKAN HUBUNGAN KERJA SAMA BAIK  DALAM  NEGERI   MAUPUN   LUAR   NEGERI   MELALUI   SIS SPINDEP.
h.    MENGISI ATAU MELAKUKAN PERGANTIAN SLO / LO POLRI Dl BEBERAPA NEGARA (ANTARA 5 SAMPAI DENGAN 10 SLO/ LO).
i.    MELANJUTKAN    KEGIATAN YANG BELUM TERLAKSANA PADA TAHUN 2008 SEBAGAI DAMPAK DARI PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENGHEMATAN ANGGARAN.

PERTANYAAN BERIKUTNYA, KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SELAMA TAHUN 2008, EVALUASI ATAS PELAKSANAAN PENGAMANAN PILKADA, APAKAH ADA HAMBATAN ATAU KENDALA DALAM PENGAMANAN PILKADA, DAN HAL - HAL PRINSIP APA YANG AKAN DIPERBAIKI DALAM PENGAMANAN PILKADA BERIKUTNYA.

SECARA RINCI DIJELASKAN KAPOLRI, PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH ( PILKADA ) SELAMA TAHUN 2008.

A.    PELAKSANAAN PENGAMANAN PILKADA YANG TELAH DIGELAR POLRI SELAMA TAHUN 2008 ADALAH SEBANYAK 139 KALI YANG TERDIRI DARI : 13 KALI PENGAMANAN PILKADA TINGKAT PROPINSI, 31 KALI PENGAMANAN PILKADA TINGKAT KOTA DAN 95 KALI PENGAMANAN PILKADA TINGKAT KABUPATEN.

B.    EVALUASI ATAS PELAKSANAAN PENGAMANAN PILKADA

1.    SECARA UMUM PELAKSANAAN PENGAMANAN PILKADA TAHUN 2008 TELAH DAPAT DILAKUKAN SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) YANG BERLAKU SEHINGGA PELAKSANAAN PENGAMANAN PILKADA DAPAT BERJALAN LANCAR DAN AMAN, WALAUPUN Dl BEBERAPA DAERAH PELAKSANAAN PENGAMANAN PILKADA PERLU DILAKUKAN SECARA KHUSUS KARENA ADANYA PERKEMBANGAN SITUASI YANG MEMBURUK SEBAGAI DAMPAK DARI SENGKETA PEMILU Dl WILAYAH TERSEBUT SEPERTI PILKADA Dl SULSEL, MALUKU UTARA DAN JATIM.
2.    KEMAMPUAN ANGGOTA DALAM MELAKSANAKAN PENGAMANAN PILKADA SELAMA TAHUN 2008 CUKUP MEMADAI, SEDANGKAN DALAM PENGGELARAN KEKUATANNYA SERING KALI BERSAMAAN DENGAN PELAKSANAAN PENGAMANAN KEGIATAN LAINNYA, SEHINGGA MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS KEKUATAN.
3.    PELAKSANAAN PILKADA SERING DIWARNAI DENGAN PELANGGARAN-PELANGGARAN KETENTUAN PILKADA YANG KEMUDIAN TERAKUMULASI MENJADI KONFLIK VERTIKAL MAUPUN HORIZONTAL.
4.    DALAM SENGKETA PILKADA SERING KALI MELIBATKAN MASSA PENDUKUNG UNTUK MELAKUKAN AKSI-AKSI UNJUK RASA YANG BERAKIBAT TERGANGGUNYA SITUASI KAMTIBMAS Dl WILAYAH TERSEBUT.

C.       HAMBATAN ATAU KENDALA DALAM PENGAMANAN PILKADA

1.    KONDISI GEOGRAFIS
2.    KEKURANGSIAPAN PENYELENGGARA PILKADA
3.    TERBATASNYA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG
4    .KESADARAN MASYARAKAT DALAM  IKUT SERTA MENGAMANKAN  DAN MENYUKSESKAN PELAKSANAAN PILKADA

TENTANG PENGAMANAN PEMILU, KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG KESIAPAN DAN LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DAN/ATAU TELAH DILAKUKAN UNTUK PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN 2009, KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PEMILU, SERTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN SIKAP NETRALITAS POLRI DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN 2009.

KAPOLRI DALAM KESEMPATAN ITU MENGATAKAN, PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN 2009, POLRI MELAKSANAKAN OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT DENGAN SANDI "MANTAP BRATA 2009" DENGAN SASARAN PENGAMANAN PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. OPERASI MANTAP BRATA YANG TELAH DIGELAR DALAM PELAKSANAANNYA DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAERAH DENGAN TETAP MENDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PRESIDEN/ WAPRES. HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN :

1.    SETIAP TAHAPAN PEMILU, TELAH DIANTISPASI BENTUK KERAWANAN YANG DAPAT MENGGANGGU DAN MENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMILU MULAI DARI PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILU, UNJUK RASA BERSKALA KECIL SAMPAI BESAR, PENCULIKAN, SABOTASE SAMPAI KEMUNGKINAN TERJADI TEROR.
2.    MEMBUAT PETA KERAWANAN POLITIK DAN KERAWANAN KEAMANAN SERTA MENYIAPKAN "CONTINGENCY PLAN' ATAU RENCANA  KONTINJENSI (RENKON) SECARA RIIL DENGAN PASUKAN CADANGAN Dl WILAYAH MASING-MASING, UNTUK MENGHADAPI SITUASI YANG ESKALASINYA MENINGKAT DAN DAPAT SEGERA MENGATASINYA.
3.    UNTUK MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI SEMUA ANDAMAN, AKAN DILAKUKAN LATIHAN PRA-OPERASI MANTAP BRATA 2009 SECARA TERPUSAT DAN KEWILAYAHAN.
4.    MELAKUKAN GELAR PASUKAN KESIAPAN PENGAMANAN PADA AWAL BULAN MARET 2009 SECARA SERENTAK.
5.    DALAM RENOPS MANTAP BRATA 2009, POLRI JUGA AKAN MELIBATKAN 24.260 PERSONEL TNI UNTUK PENGAMANAN PEMILU 2009 DENGAN KEKUATAN 1 (SATU) SATUAN SETINGKAT BATALYON (SSY=3 SSK = 315 PERSONEL) UNTUK SETIAP POLDA, 1 (SATU) SATUAN SETINGKAT KOMPI (SSK = 105 PERSONEL) UNTUK TINGKAT POLTABES / POLWILTABES DAN 1 (SATU) SATUAN SETINGKAT PLETON (SST = 31 PERSONEL) UNTUK DIMANFAATKAN DALAM TUGAS-TUGAS PATROLI, PENJAGAAN DAN PENGAWALAN BERSAMA.

KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PEMILU

KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PEMILU TELAH MEMBENTUK SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) YANG PETUGASNYA TELAH DITUNJUK SECARA KHUSUS TERDIRI DARI KPU, KEJAKSAAN, POLRI, DAN BAWASLU/PANWASLU. DAN TELAH DIBUAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP), DIMANA PELAPOR ADALAH PANWASLU YANG MELAPORKAN SEMUA TINDAK PIDANA PEMILU KEPADA SENTRA GAKKUMDU. APABILA DITEMUKAN TINDAK PIDANA PEMILU MAKA DIPROSES PENYIDIKANNYA OLEH GAKKUMDU, SEDANGKAN BILA TERBUKTI SEBAGAI PELANGGARAN ADMINISTRASI DISERAHKAN KEPADA KPU.

BUKU PETUNJUK YANG DIDALAMNYA MEMUAT SOP PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU, TELAH DIDISTRIBUSIKAN DAN DISOSIALISASIKAN SAMPAI KE SATUAN KEWILAYAHAN, SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN SIKAP NETRALITAS POLRI DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN 2009

NETRALITAS POLRI DALAM PEMILU PADA DASARNYA TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 PASAL 28 DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PEMILU. SIKAP NETRALITAS POLRI TERSEBUT TELAH DITEGASKAN PADA SELURUH JAJARAN MELALUI :

1.    PROGRAM AKSELERASI KETIGA (ORGANIZATIONAL COMMITMENT) DARI PROGRAM AKSELERASI UTAMA POLRI.
2.    SURAT KAPOLRI KEPADA SELURUH JAJARAN NO. POL. : R/1475/VII/08, TANGGAL 7 JULI 2008 BERISi TENTANG :
a.    ARAHAN KEPADA SELURUH ANGGOTA POLRI UNTUK TETAP NETRAL DAN TIDAK MEMIHAK PADA PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA MAUPUN PEMILU 2009
b.    KETIDAK NETRALAN DAN KEBERPIHAKAN ANGGOTA POLRI MERUPAKAN PELANGGARAN.
c.    AGAR PIMPINAN POLRI Dl SELURUH WILAYAH MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP OKNUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KETENTUAN INI.
d.    DALAM PENEGAKKAN HUKUM HARUS BERSIKAP PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN MENGEDEPANKAN TINDAKAN PERSUASIF, TIDAK DISKRIMINATIF SERTA EDUKATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI.
3.    SURAT TELEGRAM KAPOLRI NO. POL. : STR/2351/XI/2008 TANGGAL 18 NOVEMBER 2008 TENTANG TETAP NETRAL DAN TIDAK MEMIHAK PADA SALAH SATU PARPOL TERTENTU DAN SALAH SATU PASANGAN CAPRES/CAWAPRES, AGAR ASRAMA POLRI TIDAK DIMANFAATKAN SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE DAN MENINGKATKAN  PENGAWASAN TERHADAP   PERSONEL   POLRI   SEHINGGA  TIDAK  TELIBAT  POLITIK PRAKTIS.
4.    TR KAPOLRI NO.POL. : ST/979/XI/2008 TANGGAL 5 NOPEMBER 2008 TENTANG   NETRALITAS  YANG  TiDAK  MEMIHAK TERHADAP  SALAH SATU   PARTAI   PESERTA  PEMILU   DENGAN   MENGAMBIL   LANGKAH- LANGKAH :
a.    MELARANG MENEMPELKAN STIKER PEMILU PADA BANGUNAN MAUPUN PADA RANMOR MILIK DINAS POLRI.
b.    MELARANG PEMASANGAN BENDERA PARPOL PESERTA PEMILU Dl HALAMAN, LAPANGAN, TOWER, POHON, TIANG LISTRIK/TELPON, RAMBU-RAMBU LALU LINTAS YANG ADA Dl DALAM KOMPLEK POLRI SERTA FASILITAS MILIK POLRI LAINNYA.
c.    MELARANG PENGGUNAAN FASILITAS DINAS SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE ATAU KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN KAMPANYE PARTAI ANTARA LAIN ; LAPANGAN OLAHRAGA, LAPANGAN APEL, LAPANGAN UPACARA, GEDUNG OLAHRAGA, GEDUNG PERTEMUAN DAN RUMAH DINAS POLRI.

KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG HASIL-HASIL PELAKSANAAN TUGAS POLRI Dl BIDANG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, ANTARA LAIN DALAM PEMBERANTASAN PERJUDIAN DAN NARKOBA/PSIKOTROPIKA, SERTA AGAR DIPAPARKAN DATA STATISTIK TINGKAT KRIMINALITAS SELAMA TAHUN 2008, PERBANDINGANNYA DENGAN TINGKAT KRIMINALITAS TAHUN SEBELUMNYA, SERTA PENJELASAN TENTANG TINGKAT PENYELESAIANNYA OLEH POLRI.

A.    HASIL – HASIL PELAKSANAAN TUGAS POLRI DI BIDANG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, DIUNGKAPKAN OLEH KAPOLRI :

1.    PEMBERANTASAN PERJUDIAN.
PEMBERANTASAN TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN TETAP DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN. SELAMA TAHUN 2008 Dl SELURUH INDONESIA TELAH DITINDAK SEBESAR 9.770 KASUS, DAN DISELESAIKAN SEBESAR 8.834 KASUS (90,42%), SISANYA MASIH DALAM PROSES 936 KASUS (9,58%). UPAYA PENINDAKAN UNTUK MEMBERANTAS PERJUDIAN Dl SELURUH WILAYAH INDONESIA TERUS DILAKUKAN TANPA KOMPROMI BAIK KEDALAM MAUPUN KELUAR.

2.     NARKOBA/PSIKOTROPIKA
PEMBERANTASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA / PSIKOTROPIKA BERHASIL MENURUNKAN JUMLAH KASUS DARI 16.822 KASUS PADA TAHUN 2007 MENJADI 14.467 KASUS (TURUN 13,99%) PADA TAHUN 2008. HAL INI DISEBABKAN KARENA SEGENAP JAJARAN POLRI TELAH MENGOPTIMALKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA/PSIKOTROPIKA. RINCIAN DATA PENANGANAN KASUS NARKOBA SELAMA TAHUN 2008 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

GAMBAR-1_1.jpg

GAMBAR2.jpg


d.    PENGGOLONGAN PERAN PELAKU : 34.131 (PRODUSEN 40 ORANG, KULTIVATOR 42 ORANG, DISTRIBUTOR 22.999 ORANG, KONSUMEN 11.050 ORANG).
e.    JUMLAH BARANG BUKTI YANG DISITA :
1)    NARKOTIKA TERDIRI PH GANJA : 585.021 BTG, GANJA 20.756.435 GR, BIBIT GANJA 124.306,4 GR, LUAS AREAL : 168 HA, HEROIN 17.608,99 GR, KOKAIN : 523,9 GR, HASHISH : 25,18 GR, KODEIN : 9.722 TBL.
2)    PSIKOTROPIKA TERDIRI ECSTASY : 1.658.835,2 TBL, BUBUK XTC : 31372.34 GR, ALAT CETAK XTC 14 UNIT, ALAT PENGGILING XTC : 2 UNIT, ZAT PEWARNA : 9 BOTOL, SHABU : 1.218.195,44 GR, DAFTAR G 4.528.716,75 TBL (12.260,4 GR, 19 BTL, 75 AMPUL, 25 KOTAK, 12 JENIS OBAT).
3)    BAHAN BERBAHAYA TERDIRI DARI MIRAS : 1.080.205,5 BTL, 25.189,05 LTR, 7 DRUM, 5 JERIGEN, 15 TONG, 180 KG, DAN JAMU TRADISIONIL ILLEGAL 688 KTK, 34,5 BTL, 1412 BTR, 78 BTR, 63 PAK, 6453 BKS, KOSMETIK 110 PCS.

DATA STATISTIK GANGUAN KAMTIMMAS SELAMA TAHUN 2008 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TAHUN 2007.

GANGUAN KAMTIBMAS YANG TERJADI MELIPUTI KRIMINALITAS DAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA TAHUN 2008 SEBANYAK 327.221 KASUS. BILA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2007 GANGGUAN KAMTIBMAS YANG TERJADI SEBANYAK 330.354 KASUS, MAKA TREND GANGGUAN KAMTIBMAS TAHUN 2008 MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 3133 KASUS (-0,95 %).

PENURUNAN GANGGUAN KAMTIBMAS TERSEBUT DISEBABKAN ADANYA PENINGKATAN AKTIFITAS POLRI (KEGIATAN PREEMTIF DAN PREVENTIF) SERTA MELALUI OPERASI KEPOLISIAN DAN PEMBERDAYAAN POLMAS.

PENEGAKAN HUKUM.

KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG KEBIJAKAN ATAU LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DAN/ATAU AKAN DILAKUKAN UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENGAWASAN DAN MENERAPKAN PRINSIP KECERMATAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN Dl SELURUH SATUAN KERJA POLRI GUNA MENCEGAH KASUS SALAH TANGKAP DAN PENANGANAN KASUS YANG BERLARUT-LARUT (TINDAK LANJUT KESIMPULAN RAPAT KERJA TANGGAL 10 DESEMBER 2008).

A. KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENGAWASAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ADALAH SELALU BERPEDOMAN PADA PRINSIP ; TRANSPARAN, AKUNTABEL, CERMAT, DAN ADIL ATAU TIDAK MEMIHAK, UJAR KAPOLRI.

B. LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN :

1.    PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN PEDOMAN PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN   PENYIDIKAN   TINDAK   PIDANA   MELALUI    PENYUSUNAN   STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MULAI DARI PENERIMAAN LAPORAN SAMPAI DENGAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA DALAM BENTUK PERATURAN KAPOLRI.
2.    MELAKUKAN GELAR PERKARA PADA SETIAP TAHAPAN UNTUK MENGHINDARKAN SALAH TANGKAP DAN KECERMATAN UNTUK PENERAPAN UNSUR-UNSUR PASAL.
3.    MEMBUKA AKSES INFORMASI KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENAMPUNG KETIDAKPUASAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENYIDIKAN
4.    MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN PENYIDIKAN DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DENGAN PROGRAM PELAPORAN SECARA BERJENJANG
5.    MELAKUKAN TRANSPARANSI PENYIDIKAN MELALUI PROGRAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PELAPOR MULAI DARI TAHAP PENYELIDIKAN SAMPAI DENGAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA KEPADA PENUNTUT UMUM MAUPUN APABILA PENYIDIKAN DIHENTIKAN (SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN /SP3)
6.    MENGOPTIMALKAN PERAN PENGAWAS PENYIDIK DALAM SETIAP PENANGANAN PERKARA

KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG KEBIJAKAN ATAU LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MEMBERANTAS PERJUDIAN, PREMANISME, NARKOTIKA, ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING DAN ILLEGAL MINNING SERTA MEMPROSES SECARA HUKUM APARAT POLRI YANG TERLIBAT (TINDAK LANJUT KESIMPULAN RAPAT KERJA TANGGAL 10 DESEMBER 2008).

A. KEBIJAKAN,KATA KAPOLRI.

1.    MENERUSKAN KEBIJAKAN KAPOLRI TERDAHULU YANG DIJADIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PRIORITAS DAN TELAH DITUANGKAN DALAM PROGRAM AKSELERASI REFORMASI POLRI TERHADAP PEMBERANTASAN PERJUDIAN, PREMANISME,   NARKOTIKA,   ILLEGAL   LOGGING,   ILLEGAL   FISHING   DAN ILLEGAL MINNING.
2.    TETAP KOMITMEN DAN KONS1STEN DALAM PELAKSANAANNYA DAN MEMBERIKAN SANKSI HUKUM YANG TEGAS TERHADAP APARAT POLRI YANG TERLIBAT

B. LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN.
1.    PENGGELARAN OPERASI KEPOLISIAN UNTUK MENANGGULANGI BERBAGAI JENIS TINDAK PIDANAN TERSEBUT Dl ATAS SECARA INTENSIF DAN KONSISTEN, Dl TINGKAT PUSAT DAN KEWILAYAHAN.
2.    MENGINTENSIFKAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENANGANAN BERBAGAI TINDAK PIDANA TERSEBUT Dl ATAS DAN MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARNYA.
3.    MEMBUKA AKSES BAGI MASYARAKAT UNTUK MELAPORKAN ADANYA PENYIMPANGAN DALAM PENANGANAN BERBAGAI PERKARA, SERTA MENINDAKLANJUTI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERSEBUT.
4.  MENINDAKLANJUTI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT DARI KOMPOLNAS DAN BERBAGAI INSTANSI TERKAIT LAINNYA.

KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN POLRI TERHADAP KASUS-KASUS ILLEGAL LOGGING, TERMASUK PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP 13 DARI 14 KASUS ILLEGAL LOGGING Dl RIAU, SERTA AKSI CRASH PROGRAM TERHADAP PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING Dl RIAU DAN KALIMANTAN BARAT

A.    MENINDAKLANJUTI KESEPAKATAN KAPOLRI DAN MENTERI KEHUTANAN UNTUK MENCAPAI “ ZERO ILLEGAL LOGGING “, UNGKAP KAPOLRI. DALAM SETIAP PENANGANAN PERKARA HARUS DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM,PENANGANAN PERKARA DILAKSANAKAN SECARA PROPOSIONAL NORMATIF DAN PROFESIONAL.

B. LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN :

1.    PENGGELARAN OPERASI KEPOLISIAN BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN KEWILAYAHAN SECARA INTENSIF UNTUK MENCAPAI TARGET "ZERO ILLEGAL LOGGING".
2.    MENGINTENSIFKAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENANGANAN PERKARA ILLEGAL LOGGING DAN MEMBERIKAN SANKSI HUKUM YANG TEGAS TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT.
3.    MEMBUKA AKSES BAGI MASYARAKAT UNTUK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING.
4.    MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH KOORDINATIF DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN PERKARA ILLEGAL LOGGING.
C. PENJELASAN   TENTANG   PENGHENTIAN   PENYIDIKAN   13   KASUS   ILLEGAL LOGGING Dl RIAU

PENGHENTIAN PENYIDIKAN 13 KASUS DARI 14 KASUS ILLEGAL LOGGING Dl POLDA RIAU, DILAKUKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK DAPAT TERPENUHINYA PERMINTAAN PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK UNTUK MELENGKAPI KETERANGAN SAKSI AHLI KARENA KETERANGAN BEBERAPA SAKSI AHLI KEPADA PENUNTUT UMUM DIANGGAP TIDAK MEMENUHI SYARAT KESAKSIAN SEHINGGA BERKAS PERKARA TIDAK PERNAH DINYATAKAN LENGKAP(P.19).

KONDISI INI MENYEBABKAN PENYELESAIAN PERKARA MENJADI TERKATUNG-KATUNG SELAMA DUA TAHUN SEHINGGA UNTUK MEMENUHI RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM MAKA KE-13 KASUS ILLEGAL LOGGING TERSEBUT DIPUTUSKAN UNTUK DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA (SP3). APABILA ADA PIHAK-PIHAK YANG MERASA DIRUGIKAN DAPAT MENGAJUKAN UPAYA HUKUM MELALUI PROSES PRA-PERADILAN.

KOMISI    III    DPR    Rl     MEMINTA    PENJELASAN     KAPOLRI    TENTANG PENANGANAN   KASUS   PENCURIAN   IKAN   ATAU   ILLEGAL   FISHING   Dl MALUKU, YAITU PENANGKAPAN KAPAL – KAPAL PELAKU ILLEGAL “FISHING” YANG DIDUGA MENYANGKUT APARAT TERTENTU.

UNTUK MENANGANI KASUS PENCURIAN IKAN ATAU ILLEGAL FISHING DI MALUKU UTARA ( LAUT ARAFURA ) JELAS KAPOLRI, DIPERKIRAKAN MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA SEKITAR Rp. 13. TRILYUN PERTAHUN, POLRI TELAH MELAKSANAKAN PENGGELARAN OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT Dl EMPAT WILAYAH YAITU, POLDA MALUKU, MALUKU UTARA, POLDA PAPUA DAN POLDA SULAWESI UTARA DENGAN SANDI "OPERASI JARING 2008".

HASIL OPERASI KEPOLISIAN YANG DIPEROLEH ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
A.    JUMLAH KASUS : 31 PERKARA
B.    JUMLAH TERSANGKA : 39 ORANG
C.    BARANG BUKTI : 31 BUAH KAPAL, 21 BUAH JARING, 774 TON IKAN

HASIL OPERASI KEPOLISIAN YANG DILAKSANAKAN KHUSUS Dl POLDA MALUKU

ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A.     JUMLAH KASUS :  11 PERKARA
B.     JUMLAH TERSANGKA :  17 ORANG
C.     BARANG BUKTI : 11 BUAH KAPAL, 17 BUAH JARING, 574 TON IKAN
D.     PADA AWAL TAHUN 2009 POLDA MALUKU TELAH MENANGKAP :

1.    KM. APN MERAUKE MILIK PT. INDO THAI FISHERY VOLUE DENGAN BARANG BUKTI 676 TON IKAN MENGGUNAKAN MODUS TRANSHIPMENT (BONGKAR MUAT Dl TENGAH LAUT).

2.    8 (DELAPAN) BUAH KAPAL ASAL CHINA (7 KAPAL PENANGKAP IKAN, 1 KAPAL TRAMPER) DENGAN BARANG BUKTI 600 TON IKAN YANG AKAN DIEKSPOR KE CHINA MENGGUNAKAN MODUS TRANSHIPMENT (BONGKAR MUAT Dl TENGAH LAUT).

MODUS OPERANDI PELANGGARANNYA ADALAH :

A.  PENGGUNAAN JARING YANG TIDAK SESUAI DENGAN UKURAN
B.    PELANGGARAN DOKUMEN ANTARA LAIN SURAT IJIN BERLAYAR (SIB), SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI), SURAT IJIN PENGALIHAN BENDERA KAPAL ASING (DELETING CERTIFICATE), DAN GROSS TONEAKTE.
C.    PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI.

PERTANYAAN KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG TINDAKAN YANG TELAH DAN/ATAU AKAN DIAMBIL TERHADAP APARAT POLRI YANG DIDUGA MEMPERMAINKAN PASAL PIDANA DALAM KASUS BANDAR EKSTASI KELAS KAKAP LIM PIEK KONG ALIAS MONAS (48 TAHUN) YANG DIVONIS SANGAT RINGAN KARENA SANGKAAN DIUBAH MENJADI PECANDU DAN PEMILIK SABU 1,5 GRAM. TERKAIT PERTANYAAN Dl ATAS, KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG KEBIJAKAN POLRI DALAM MENANGANI KASUS NARKOBA, ANTARA LAIN KEBIJAKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOBA.

DALAM PENANGANAN KASUS BANDAR EKSTASI KELAS KAKAP LIM PIEK KONG ALIAS MONAS (48 TAHUN) TELAH DILAKUKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP PARA PENYIDIK YANG DIDUGA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN, DAN SAAT INI PARA PENYIDIK YANG DIDUGA TERLIBAT SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN YANG INTENSIF OLEH DIVPROPAM POLRI, TEGAS KAPOLRI.

DALAM    RANGKA    MENCEGAH    TERJADINYA    PENYIMPANGAN    DALAM PENANGANAN KASUS NARKOBA, TELAH DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH :

1.    DIBUATKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MULAI TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SAMPAI DENGAN PENYERAHAN PERKARA.
2.    MELAKSANAKAN GELAR PERKARA PADA SETIAP TAHAPAN PENANGANAN PERKARA.
3.    MENGOPTIMALKAN RERAN INSPEKTUR PENGAWASAN UNTUK MENGAWASI PROSES PENYIDIKAN, PENYITAAN DAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI SERTA PENYERAHAN BERKAS PERKARA.
4.         MEMBERIKAN SANKSI YANG TEGAS SAMPAI DENGAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN BAGI ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM KASUS NARKOBA.

KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG PERKEMBANGAN PENANGANAN KASUS-KASUS TINDAK PIDANA UMUM DAN KHUSUS OLEH POLRI, TERUTAMA KASUS-KASUS AKTUAL YANG MENONJOL DAN MENARIK PERHATIAN PUBLIK.

PENANGANAN BEBERAPA KASUS MENONJOL OLEH POLRI ANTARA LAIN, JAWAB KAPOLRI.

A.    PENCULIKAN 2 ORANG WARGA MASYARAKAT YANG TERJADI PADA TANGGAL 29 JANUARI 2009 DENGAN KORBAN ATAS NAMA SRI WAHYUNI BINTI HASBI HASBALLAH (PNS) GURU SMPN PALA MELIGO KEC. PEUREULAK NAD DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API LARAS PANJANG. PELAKU DAPAT DITANGKAP DAN SAAT INI DALAM PROSES PENYIDIKAN.
B.    PENEMBAKAN TERHADAP SEKRETARIS KPA WILAYAH BIREUN ATAS NAMA DEDI NOVIARDI ALIAS ABU KARIM YANG TERJADI PADA TANGGAL 3 FEBRUARI 2009. IDENTITAS PELAKU SUDAN DIKETAHUI DAN SAAT INI SEDANG DALAM PENGEJARAN.
C.    PENANGKAPAN 6 (ENAM) ORANG PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA API JENIS RPD PADA TANGGAL 13 JANUARI 2009 Dl KABUPATEN SIAK- RIAU,
D.    PENANGKAPAN 3 (TIGA) ORANG PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ANTAR PULAU (JAKARTA, JABAR, BANTEN, BENGKULU DAN LAMPUNG) YANG MENGGUNAKAN SENJATA API DENGAN KOREAN ATAS NAMA RIZAL SIREGAR (MD) PADA TANGGAL 26 JANUARI 2009 Dl PRING SEWU BARAT, LAMPUNG. PELAKU MENINGGAL DUNIA PADA SAAT DILAKUKAN PENANGKAPAN. BARANG BUKTI YANG BERHASIL DISITA BERUPA SENJATA API LARAS PANJANG 9 PUCUK, 5 SENPI GENGAM, 3 SENPI RAKITAN DAN 3 UNIT KENDARAAN BERMOTOR R-4 SERTA 2 UNIT SEPEDA MOTOR.
E.    PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGLING) YANG MELIBATKAN WARGA NEGARA AFGANISTAN, PAKISTAN DAN MYANMAR SEJUMLAH 12 KASUS PADA TAHUN 2008 DAN 1 KASUS PADA TAHUN 2009 Dl WILAYAH BAU-BAU YANG MELIBATKAN 41 ORANG TERDIRI DARI : 16 ORANG WN. AFGANISTAN DAN 25 ORANG WN. PAKISTAN YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA M. TAHER CS (WNI).
F.    PENGUNGKAPAN KASUS NARKOBA YANG MELIPUTI :

1.    PENGUNGKAPAN PENGEDAR NARKOTIKA JENIS HEROIN SEBERAT 3,322 KG OLEH SATGAS SEAPORT INTERDICTION BELAWAN SUMUT DIBAWA OLEH SEORANG KURIR WANITA DAN DIKENDALIKAN OLEH NAPI LAPAS BANCEY DAN LAPAS CIPINANG
2.    PENGUNGKAPAN JARINGAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA DAN PEMALSUAN DATA KARTU KREDIT Dl JAKARTA OLEH TERSANGKA SUBOWO PURNOMO ALS ERWIN DKK.
3.    PENANGKAPAN PENGEDAR JENIS XTC, JENIS SHABU Dl JAKARTA, TEBING TINGGI BENGKALIS, SUMUT, DENGAN BARANG BUKTI XTC 634.340 TBL, 509,39 GR SHABU.
4.    PENGUNGKAPAN HOME INDUSTRY I CLANDESTINE LABORATORY PSIKOTROPIKA JENIS XTC Dl APARTEMEN PURI KEMAYORAN JAKPUS.
5.    PENANGKAPAN PENGEDAR PSIKOTROPIKA JENIS SHABU YANG MELIBATKAN NAPI LP SALEMBA Dl JAKARTA DENGAN BARANG BUKTI 44000 XTC DAN 400 GR SHABU.
6.    PENGUNGKAPAN PABRIK SHABU Dl SURABAYA, BANYUWANGI, JAKARTA DENGAN BARANG BUKTI 203 GR SHABU, 2.760 BUTIR EKSTASI (XTC) DAN BERBAGAI ALAT PRODUKSI DENGAN TERSANGKA 12ORANG.
7.    PENGUNGKAPAN PABRIK EKSTASI (XTC) Dl SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT TANGGAL 10 JANUARI 2009, DENGAN BARANG BUKTI 15 KG BAHAN BAKU SIAP DIPRODUKSI SENILAI Rp. 50 MILYAR, 2.800 BUTIR EKSTASI (XTC) SENILAI Rp. 7,5 MILYAR DAN SEPERANGKAT ALAT PRODUKSI.
8.       PENGUNGKAPAN PABRIK PEMBUATAN EKSTASI (XTC) DAN SHABU Dl APARTEMEN MEDITERANIA TOWER B LANTAI 19 TANGGAL 15 JANUARI 2009, DENGAN BARANG BUKTI 17 KG SHABU DAN 31 RIBU PIL EKSTASI (XTC) SENILAI Rp. 22,7 MILYAR.

LAMPIRAN_1.jpg

LAMPIRAN_2.jpg

LAMPIRAN_3.jpg

LAMPIRAN_4.jpg

LAMPIRAN_5.jpg





BERITA UMUM LAINNYA
Lihat Berita Lainnya »