UMUM
RAPAT KERJA KOMISI III DPR - RI DENGAN KAPOLRI ( 1 )
Senin, 9 Februari 2009

RAPAT KERJA KOMISI III DENGAN KAPOLRI



KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG PENANGANAN KASUS UNJUK RASA PEMBENTUKAN PROVINSI TAPANULI Dl GEDUNG DPRD SUMATERA UTARA YANG ANARKIS DAN BERBUNTUT MENINGGALNYA KETUA DPRD SUMATERA UTARA, YAITU PENJELASAN TENTANG
1.    APAKAH PENGAMANAN TELAH DILAKUKAN SECARA OPTIMAL SESUAI PROSEDUR TETAP PENGAMANAN UNJUK RASA.
2.    APAKAH JUMLAH PERSONEL POLRI YANG DITURUNKAN SUDAN MENCUKUPI.
3.    APA PENYEBAB KEMATIAN KETUA DPRD SUMATERA UTARA.
4.    BAGAIMANA PERKEMBANGAN PENGUSUTAN TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG BERGTANGGUNG JAWAB ATAS AKSI UNJUK RASA TERSEBUT.


PERTAMA - TAMA SAYA SELAKU PIMPINAN POLRI MENYAMPAIKAN PENYESALAN YANG MENDALAM ATAS TERJADINYA PERISTIWA YANG SANGAT MEMILUKAN HATI INI, UJAR BAMBANG HENDARSO,  DAN ATAS NAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENYAMPAIKAN TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA KETUA DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA ALM. Drs. H. ABDUL AZIS ANGKAT. SEMOGA KELUARGA YANG DITINGGALKAN DIBERIKAN KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN OLEH ALLAH SWT DALAM MENERIMA COBAAN INI DAN SEMOGA ARWAH ALMARHUM DITERIMA DISISI-NYA SESUAI DENGAN AMAL BAKTINYA.

PENJELASAN TENTANG PENANGANAN KASUS UNJUK RASA ANARKHIS YANG MENUNTUT PEMBENTUKAN PROPINSI TAPANULI Dl GEDUNG DPRD SUMATERA UTARA DAN MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA KETUA DPRD SUMATERA UTARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A.    PROSEDUR PENANGANAN AKSI UNJUK RASA YANG BERLAKU Dl LINGKUNGAN POLRI (PERKAP NOMOR : 16 TAHUN 2006 TANGGAL 5 DESEMBER 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA) SEHARUSNYA DITERAPKAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN SITUASI Dl LAPANGAN, NAMUN TIDAK DILAKSANAKAN SECARA TEPAT DAN BENAR SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIIL MAUPUN KOREAN JIWA.

B.    BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL, SEMENTARA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA SECARA TEKNIS PROSEDURAL JUMLAH PERSONEL YANG DITUGASKAN UNTUK KEGIATAN PENGAMANAN SIDANG PARIPURNA Dl DPRD SUMUT DAN PENANGANAN UNJUK RASA ANARKHIS TIDAK MEMADAI DIBANDINGKAN DENGAN KEKUATAN PENGUNJUK RASA SAAT ITU.

C.    PENYEBAB MENINGGALNYA KETUA DPRD SUMATERA UTARA ADALAH MERUPAKAN IMPLIKASI DARI UNJUK RASA YANG BERSIFAT ANARKHIS WALAUPUN SECARA MEDIS DINYATAKAN AKIBAT GAGAL JANTUNG.

D.    PERKEMBANGAN PENGUSUTAN TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS AKSI UNJUK RASA TERSEBUT DILAPORKAN SEBAGAI BERIKUT :
1.    TELAH DILAKUKAN PENANGKAPAN, PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI-SAKSI DAN BEBERAPA ORANG TERSANGKA SAMPAI DENGAN SAAT INI BERJUMLAH 31 ORANG.
2.    PENERAPAN   PASAL   TERHADAP   TERSANGKA   DIKENAKAN   PASAL SEBAGAI BERIKUT :
a.     PASAL 146 KUHP;
b.     PASAL 160 KUHP;
c.     PASAL170KUHP;
d.     PASAL 335 KUHP;
e.     PASAL 351 KUHP
f.     PASAL 406 KUHP

3.        BARANG BUKTI YANG TELAH DIAMANKAN MELIPUTI :
a.        PETI MATI
b.        RANTAI DAN GEMBOK.
c.         BATU
d.        KURSI
e.        PECAHAN KACA
f.         DUA    UNIT    MOBIL    ANGKOT    YANG     DIGUNAKAN     UNTUK MENGHALANGI PROSES EVAKUASI
g.        VISUM ET REPERTUM

TERHADAP PERSONEL POLRI YANG DIANGGAP BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERISTIWA TERSEBUT TELAH DILAKUKAN TINDAKAN ADMINISTRATE SEBAGAI PERTANGGUNG JAWABAN MANAJERIAL DAN SAAT INI SEDANG DILAKUKAN PROSES PEMERIKSAAN OLEH ITWASUM DAN DIVPROPAM POLRI


KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN POLRI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 PADA SETIAP SATUAN KERJA, DAN PENJELASAN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TELAH DILAKSANAKAN, SERTA PENGGUNAAN DAN ALOKASI ANGGARAN KHUSUSNYA ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT), SERTA PENJELASAN TENTANG ANGGARAN POLRI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009.

A. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN POLRI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008.

JAWAB KAPOLRI JENDERAL POL BAMBANG HENDARSO,
1.    ALOKASI ANGGARAN POLRI (APBN POLRI) TAHUN ANGGARAN 2008 SEBESAR RP. 23.347.438.539.000,-, YANG TERBAGI DALAM 3 JENIS BELANJA YAITU BELANJA PEGAWAI SEBESAR RP. 14.198.625.937.000,-(60,82%), BELANJA BARANG SEBESAR RP. 5.516.901.948.000,- (23,63 %), DAN BELANJA MODAL SEBESAR RP. 3.631.910.654.000,- (15,55 %).

2.    RINCIAN ALOKASI ANGGARAN POLRI TA. 2008 PER PROGRAM :

A    PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK SEBESAR : RP.   15.181.501.747.000,-
b.    PROGRAM PENGEMBANGAN SDM SEBESAR : RP. 332.799.622.000,-
c.    PROGRAM BANG SARPRAS KEPOLISIAN SEBESAR : RP.       3.759.364.739.000,-
d.    PROGRAM BANG STRAKAM SEBESAR : RP. 64.814.827.000,-
e.    PROGRAM PEMBERDAYAAN POTKAM SEBESAR : RP. 154.517.277.000,-
f.    PROGRAM HARKAMTIBMAS SEBESAR : RP. 3.302.172.812.000,-
g.    PROGRAM LIDIKSIDIK SEBESAR : RP. 524.657.963.000,-
h.    PROGRAM KERMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SEBESAR : RP.            27.609.552.000,-

3.    PENGHEMATAN APBN TA. 2008

SESUAI SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: S-375/MK.02/2008 TANGGAL 11 APRIL 2008 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA DALAM APBN-P TAHUN 2008, TERJADI PEMOTONGAN SEBESAR ± 10 % DARI PAGU TOTAL APBN POLRI. SEKALIPUN DIPOTONG + 10 %, POLRI MASIH MENDAPAT TAMBAHAN SEBESAR Rp. 185 M. DENGAN DEMIKIAN ALOKASI APBN-P POLRI TA. 2008 (SETELAH DIPOTONG + 10 %) DAN TAMBAHAN SEBESAR Rp. 185 MILYAR, MENJADI RP. 21.205.465.007.000,-. (PEMOTONGAN / PENGURANGAN 10 % TERSEBUT DIAMBIL DARI KEGIATAN DILUAR KODE 01 (GAJI, TUNJANGAN DAN HONOR TETAP) DAN KODE 02 (KEGIATAN OPERASIONAL DAN OPERASIONAL PERKANTORAN).

4.    BERKAITAN   DENGAN   APBN   POLRI   TA   2008   YANG   SEMULA   Rp 23.347.438.539.000 (SETELAH DIPOTONG ± 10 % DAN DITAMBAH Rp. 185 MILYAR) MENJADI  SEBESAR RP. 21.205.465.007.000,-.  TERBAGI DALAM 3 BELANJA YAITU :
a. BELANJA PEGAWAI SEMULA DIALOKASIKAN SEBESAR Rp. 14.198.625.937.000,- BERKURANG SEBESAR Rp. 6.087.406.000,-SEHINGGA MENJADI SEBESAR RP. 14.192.538.531.000,-. PENGURANGAN TERSEBUT MENGAMBIL DARI ALOKASI YANG SEDIANYA UNTUK HONORARIUM, YANG SESUAI SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN DAPAT DIHEMAT SEDANGKAN UNTUK PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI TIDAK DIKURANGI.

b. BELANJA BARANG SEMULA DIALOKASIKAN SEBESAR Rp. 5.516.901.948.000,- BERKURANG SEBESAR Rp. 191.678.837.000,-MENJADI SEBESAR RP. 5.325.223.111.000,-. PENGURANGAN TERSEBUT DIHEMAT DARI DUKUNGAN ANGGARAN OPERASIONAL SELAIN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG TUGAS POKOK FUNGSI.

c. BELANJA MODAL SEMULA DIALOKASIKAN SEBESAR Rp. 3.631.910.654.000,- BERKURANG SEBESAR Rp. 1.944.207.289.000,- MENJADI SEBESAR RP. 1.687.703.365.000,-(TERMASUK ANGGARAN PINJAMAN LUAR NEGERI SEBESAR RP. 1.062.550.274.000,- DAN RUPIAH MURNI PENDAMPING SEBESAR RP. 200.000.000.000,-). PENGURANGAN TERSEBUT DIHEMAT DARI ALOKASI ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS DAN KONSTRUKSI SERTA SEBAGIAN DARI PEMBANGUNAN MATERIAL.

5.    ALOKASI     APBN-P     POLRI     TA     2008     (Rp.     21.205.465.007.000,). DIJABARKAN KEDALAM 8 PROGRAM SEBAGAI BERIKUT :
a.   PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK, SEBESAR : RP. 15.168.855.320.000,-
b.   PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN SEBESAR : RP.     324.211.804.000,-
c. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN, SEBESAR :RP.  1.789.093.149.000,-
d. PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SEBESAR : RP. 64.694.827.000,-
e.   PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN, SEBESAR : RP. 154.517.277.000,-
f.    PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS SEBESAR : RP. 3.151.825.115.000,-
g.   PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, SEBESAR: RP. 524.657.963.000,-
h.   PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SEBESAR : RP.       27.609.552.000,-

6.       DARI APBN - P TA. 2008 SEBESAR RP. 21.205.465.007.000 - REALISASI PENYERAPANNYA ADALAH SEBESAR RP. 21.107.637.477.038, -  ATAU SAMA DENGAN 99,53 % YANG TERDIRI DARI :
a. BELANJA PEGAWAI SEBESAR RP. 14.192.538.531.000,-TERSERAP NAIK MENJADI Rp. 15.285.530.705.321,- ( 107,70 %), HAL INI DISEBABKAN KARENA ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN GAJI POLRI DAN PNS SERTA PEMBAYARAN GAJI KE-13.

b.    BELANJA BARANG SEBESAR RP. 5.325.223.111.000,-TERSERAP Rp. 4.974.039.977.324,- ( 93,41 %). PENYERAPAN OPTIMAL

c.    BELANJA MODAL SEBESAR RP. 1.687.703.365.000,- TERSERAP Rp. 848.066.794.393 ( 50,25 %), MENGINGAT PENGESAHAN APBN-P PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008, SEHINGGA WAKTU SANGAT TERBATAS UNTUK MEREALISASIKAN PROGRAM SECARA KESELURUHAN. APABILA  DIRINCI  

PERSUMBER   DANA  MAKA  DAPAT  DISAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

a.RUPIAH   MURNI   (RM)   YANG   DIALOKASIKAN   SEBESAR   Rp. 19.217.070.894.000,- TERSERAP            SEBESAR            Rp. 19.964.663.237.117,- (103,8 %).  HAL  INI  DISEBABKAN  KARENA ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN GAJI POLRI DAN
PNS SERTA PEMBAYARAN GAJI KE-13.

b.RUPIAH MURNI PENDAMPING (RMP) DIALOKASIKAN SEBESAR Rp. 200.000.000.000,- TERSERAP SEBESAR Rp. 114.650.804.763,- (57,33 %)

c. PINJAMAN    HIBAH    LUAR    NEGERI     (PHLN)    DIALOKASIKAN SEBESAR   Rp.   1.  062.550.274.000,-  TERSERAP  SEBESAR   Rp.
319.557.224.189,-(30,07%)

d.PNBP      DIALOKASIKAN      SEBESAR      RP.      725.843.839.000,- TERSERAP SEBESAR RP. 708.766.210.969,- ( 97,65 %).

KAPOLRI MENYATAKANKEPADA ANGGOTA DEWAN, BAHWA POLRI TELAH MENGIRIMKAN PASUKAN PERDAMAIAN DUNIA ATAS PERMINTAAN PBB (FORMED POLICE UNIT/FPU-I) KE DARFUR -SUDAN PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2008. KEMUDIAN PADA TAHUN 2009, POLRI MASIH DIMINTA UNTUK MENAMBAH PASUKAN PERDAMAIAN (FPU II) KE DARFUR SUDAN YANG MEMERLUKAN DUKUNGAN ANGGARAN SEBESAR Rp. 266 MILYAR. MESKIPUN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGIRIMAN PASUKAN PERDAMAIAN ITU TELAH DITETAPKAN NAMUN REALISASI PENCAIRAN ANGGARAN Dl DEPARTEMEN KEUANGAN SAMPAI SAAT INI BELUM DAPAT TELAKSANA. UNTUK ITU KAMI MOHON DUKUNGAN DARI ANGGOTA KOMISI III DPR Rl YANG TERHORMAT KARENA BATAS WAKTU PENGIRIMAN PASUKAN KE DAERAH PENUGASAN ADALAH BULAN JUNI TAHUN 2009.

B. PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2008, SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN PADA POINT A.6.C) YAITU SEBESAR RP. 1.687.703.365.000,-TERSERAP Rp. 848.066.794.393 ( 50,25 %), MENGINGAT PENGESAHAN APBN-P PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008, SEHINGGA WAKTU SANGAT TERBATAS UNTUK MEREALISASIKAN PROGRAM SECARA KESELURUHAN.

C.      PENGGUNAAN   DAN  ALOKASI   ANGGARAN   BELANJA  TAMBAHAN   (ABT) TAHUN 2008 NIHIL

D.      ANGGARAN POLRI TAHUN 2009

1.ALOKASI ANGGARAN POLRI (APBN POLRI) TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR RP. 24.816.713.972.000,- TERBAGI DALAM 3 JENIS BELANJA YAITU BELANJA PEGAWAI SEBESAR RP. 15.552.420.558.000,- (62,6 %), BELANJA BARANG SEBESAR RP. 7.228.307.312.000,- (29,12 %), DAN BELANJA MODAL SEBESAR RP. 2.035.986.102.000,- ( 8,2 %).
2.       RINCIAN ALOKASI ANGGARAN  POLRI TA.  2009, TERBAGI  DALAM 8 PROGRAM YAITU :
a.        PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK SEBESAR : RP.     16.470.638.741.000,-
b.        PROGRAM PENGEMBANGAN SDM SEBESAR : RP.228.319.704.000,-
c.        PROGRAM BANG SARPRAS KEPOLISIAN SEBESAR : RP.2.197.797.684.000,-
d.        PROGRAM BANG STRAKAM SEBESAR : RP. 68.193.192.000,-
e.        PROGRAM PEMBERDAYAAN POTKAM SEBESAR : RP.161.632.581.000,-
f.         PROGRAM HARKAMTIBMAS SEBESAR :RP.5.108.285.763.000,-
g.        PROGRAM LIDIKSIDIK SEBESAR : RP.552.757.613.000,-
h.        PROGRAM KERMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SEBESAR : RP.29.088.694.000,-

SELANJUTNYA, KOMISI   III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG PENANGANAN ATAU TINDAK LANJUT ATAS HASIL TEMUAN/AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DARI HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DALAM RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR RI PADA 10 DESEMBER DINYATAKAN SECARA KESELURUHAN BELUM DAPAT DITINDAKLANJUTI.

PADA PERTEMUA / RAPAT KERJA KOORDINASI PRA - PTL ( PEMANTAUAN TINDAKLANJUT ) YANG DILAKSANAKAN OLEH BPK RI TANGGAL 22 - 23 JANUARI 2009 MENGHASILKAN KEPUTUSAN SEBAGAI BERIKUT : JAWAB KAPOLRI

DARI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT (PTL) POLRI TERDAPAT SEJUMLAH 418 SARAN BPK Rl, DENGAN RINCIAN 152 SARAN BELUM DITINDAKLANJUTI, 98 SARAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT DAN 168 SARAN TELAH SELESAI DITINDAKLANJUTI.
PERTEMUAN KOORDINASI PRA-PTL HANYA MEM BAH AS 323 SARAN DENGAN RINCIAN : 146 SARAN BELUM DITINDAK LANJUTI, 86 SARAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT DAN 91 SARAN TELAH SELESAI DITINDAKLANJUTI DAN DARI PEMBAHASAN TERSEBUT MENGHASILKAN RINCIAN 57 SARAN BELUM DITINDAK LANJUTI, 44 SARAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT DAN 222 SARAN TELAH SELESAI DITINDAK LANJUTI.

TINGKAT PENYELESAIAN SARAN BPK Rl DALAM PRA-PTL PER TANGGAL 23 JANUARI 2009 ADALAH 131 SARAN TELAH SELESAI DITINDAKLANJUTI ATAU 52 % PENYELESAIAN. TUNGGAKAN SARAN BPK Rl YANG TERSISA SAMPAI SAAT INI ADALAH 63 SARAN BELUM DITINDAKLANJUTI, 56 SARAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT DAN 299 SARAN TELAH SELESAI DITINDAKLANJUTI.
BESARNYA NILAI NOMINAL DARI PEMBAHASAN YANG TELAH SELESAI DITINDAKLANJUTI MASIH MENUNGGU JAWABAN BPK Rl.

SETERUSNYA, KOMISI II DPR RI MEMINTA PENJELASAN TENTANG “PROGRAM QUICK WINS” DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI POLRI” YANG TELAH DIRESMIKAN PRESIDEN RI PADA TANGGAL 30 JANUARI 2009, DAN APA LATAR BELAKANG SERTA TUJUAN PEMBUATAN PROGRAM TERSEBUT, DAN BAGAIMANA LANGKAH ATAU STRATESGI YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENCAPA TUJUAN TERSEBUT.

DALAM TAHUN KERJA 2009 INI, POLRI TELAH MENCANANGKAN PROGRAM AKSELERASI TRANFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT JAWAB KAPOLRI ,  KARENA TAHUN INI MERUPAKAN TAHUN TERAKHIR RENSTRA POLRI 2005 - 2009 DAN SISA DUA TAHUN GRAND STRATEGI POLRI TAHAP I (2005 - 2010) DALAM PENCAPAIAN PROGRAM TRUST BUILDING DAN SECARA SERENTAK TELAH DISOSIALISASIKAN KE SELURUH POLDA DENGAN MAKSUD UNTUK DAPAT DIPAHAMI DAN DIJADIKAN SEBAGAI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEHARI-HARI. PROGRAM TERSEBUT SESUNGGUHNYA MENGANDUNG KONSEKUENSI YANG HARUS DILAKUKAN POLRI, DENGAN PENUH KESUNGGUHAN DAN DILANDASI OLEH KEIKHLASAN SERTA LOYALITAS KEPADA BANGSA DAN NEGARA. SECARA GARIS BESAR PROGRAM AKSELERASI TERSEBUT BERISI :

1.PROGRAM YANG BERKAITAN DENGAN AKUNTABILITAS EKSTERNAL, YAKNI PROGRAM DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA KEPOLISIAN DARI ASPEK OPERASIONAL ANTARA LAIN :

a.PENANGGULANGAN.4 (EMPAT) KELOMPOK JENIS KEJAHATAN (KONVENSIONAL, TRANSNASIONAL, KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA, DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI) SERTA AKSELERASI PERPOLISIAN MASYARAKAT.

b.MENGINTENSIFKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MEWUJUDKAN EFISIENSI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANTARA LAIN MEMBUKA AKSES PENGADUAN MASYARAKAT.

c.MENGGALI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DAN KEARIFAN INTERNAL YANG DIIMBANGI DENGAN KEMAMPUAN MANAJERIAL PIMPINAN POLRI.

d.PENANAMAN BUDAYA MELAYANI (SERVICE CULTURE). DISADARI BAHWA TUGAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SELAMA INI DIRASAKAN MASIH BELUM SESUAI DENGAN HARAPAN MASYARAKAT. OLEH KARENA ITU, ARAH PERUBAHAN PADA AKSELERASI BUDAYA PELAYANAN ADALAH MERUBAH BUDAYA DARI POLISI SEBAGAI PEJABAT MENJADI POLISI SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT, MEMILIKI EMPATI DAN MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRAKTIS, ASPIRATIF, KOMUNIKATIF, TIDAK BERTELE - TELE, TULUS, CEPAT TANGGAP, TIDAK MEMBEBANI SERTA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA.

e.PENGAMANAN PEMILU 2009, TUGAS POKOK POLRI ADALAH MENGAMANKAN JALANNYA PESTA DEMOKRASI TERSEBUT DAN TOLOK UKUR KEBERHASILANNYA ADALAH KETIKA SELURUH RAKYAT YANG MEMILIKI HAK PILIH DAPAT MENGGUNAKAN HAK DEMOKRASINYA DENGAN AMAN, BEBAS DAN TANPA TEKANAN, SERTA SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2009 DAPAT TERLAKSANA DENGAN AMAN, TERTIB DAN LANCAR.

f.MELAKUKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, DAN PENANGGULANGAN BERBAGAI TINDAK KEJAHATAN DAN PENYAKIT MASYARAKAT, SEPERTI KORUPSI, PERJUDIAN, PENYELUNDUPAN, ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL MINING, ILLEGAL FISHING, NARKOBA, TERORISME, KEJAHATAN EKONOMI, TRAFFICKING IN PERSONS, PREMANISME DAN KEJAHATAN JALANAN, DIMANA SELURUH JAJARAN POLRI TELAH MENYATAKAN KOMITMEN UNTUK MENINDAK TEGAS TANPA KOMPROMI.

2.       PROGRAM YANG BERKAITAN DENGAN AKUNTABILITAS INTERNAL YAKNI PROGRAM DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA KEPOLISIAN DARI ASPEK PEMBINAAN ANTARA LAIN.
a.TRANSFORMASI KULTURAL DIARAHKAN KEPADA PERUBAHAN PERILAKU DAN PERUBAHAN PARADIGMA, MAKA DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DITITIKBERATKAN PADA BEBERAPA ASPEK, YAITU:

1)       MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI TRI BRATA DAN CATUR PRASETYA.
2)       MEMBANGUN MENTALITAS DASAR BAHWA MASYARAKAT DAN POLISI MERUPAKAN MITRA SEJAJAR.
3)       MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGAWASAN DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS.
4)       MEMBANGUN KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN YANG KUAT UNTUK MEMBERIKAN TELADAN BAGI BAWAHANNYA DAN MASYARAKAT.
b.        PEMBENAHAN PADA SDM POLRI DITITIKBERATKAN PADA PENYEMPURNAAN PROSES REKRUTMEN DAN PEMBENAHAN PEMBINAAN KARIR YANG DIDASARKAN PADA MERIT SYSTEM SERTA SISTEM PENDIDIKAN POLRI YANG SEJALAN DENGAN DINAMIKA MASYARAKAT.

UNTUK MEMPERCEPAT CAPAIAN KEBERHASILAN TRUST BUILDING SEKALIGUS DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI POLRI DIPERLUKAN PERUBAHAN POLA PIKIR, BUDAYA KERJA DAN MANAJEMEN POLRI, SEHINGGA TELAH DILAKUKAN PEMILIHAN PROGRAM DENGAN ISTILAH QUICK WINS ATAU PROGRAM KEBERHASILAN SEGERA, YANG LANGSUNG DAPAT DIRASAKAN MASYARAKAT, MELIPUTI :

PERTAMA QUICK RESPONSE YANG BERTUJUAN MENINGKATKAN KECEPATAN KEHADIRAN POLRI DALAM MERESPON PENGADUAN MASYARAKAT DAN MENINGKATKAN INTENSITAS PATROLI SERTA PENGGELARAN POLISI TUGAS UMUM. KEDUA TRANSPARANSI PENERBITAN SIM, SINK DAN BPKB YANG INTINYA MEMBERIKAN    LAYANAN    SECARA    TRANSPARAN,    AKUNTABEL,    TIDAK DISKRIMINATIF DAN PROFESIONAL, KETIGA    TRANSPARANSI     PENYIDIKAN     MELALUI   PEMBERIAN     SURAT PEMBERITAHUAN   PERKEMBANGAN   HASIL   PENYIDIKAN   (SP2HP)   YANG PADA   INTINYA   DALAM   PROSES   PENYIDIKAN   TINDAK   P1DANA,    PARA PENYIDIK  /  PENYIDIK   PEMBANTU   SECARA   KONSISTEN   DAN   BERKALA MEMBERIKAN       INFORMASI       TENTANG       PERKEMBANGAN       PROSES PENANGANAN   PERKARA   MULAI   TAHAP   PENILAIAN   PERKARA   SAMPAI PENYERAHAN BERKAS PERKARA KEPADA PELAPOR. KEEMPAT  TRANSPARANSI REKRUTMEN PERSONEL YANG PADA INTINYA MELAKSANAKAN    SELEKSI     PENERIMAAN    ANGGOTA    POLRI     SECAR  TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS DARI KKN. KELIMA PENGGELARAN 5 (LIMA) PANGKALAN GERAK POLAIR Dl SELURUH INDONESIA UNTUK MENGAMANKAN WILAYAH PERBATASAN. KELIMA JENIS QUICK WINS TERSEBUT DIPILIH SEBAGAI PROGRAM UNGGULAN POLRI YANG DIHARAPKAN DAPAT LANGSUNG MENYENTUH KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN MEMILIKI PENGARUH YANG KUAT UNTUK MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (TRUST BUILDING) TERHADAP POLRI.

B.      LANGKAH-LANGKAH ATAU STRATEGI YANG AKAN  DILAKUKAN ANTARA LAIN:

1.       MELAKUKAN SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TENTANG QUICK WINS, AGAR DIPAHAMI DAN POLRI DAPAT MENGAMBIL MANFAAT UNTUK MENYESUAIKANNYA DENGAN DINAMIKA YANG BERKEMBANG.
2.       MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI SECARA BERKALA DENGAN MAKSUD AGAR PROGRAM QUICK WINS DAPAT TERLAKSANA SESUAI DENGAN HARAPAN.
3.       MEMBENTUK SATUAN TUGAS YANG MENGAWASI DAN MENGENDALIKAN TIAP PROGRAM QUICK WINS SERTA MEMBERIKAN
DUKUNGAN   SUMBER   DAYA   YANG   DIPERLUKAN   DALAM   RANGKA KEBERHASILAN PROGRAM QUICK WINS.
4.       MEMBENTUK KELOMPOK KERJA YANG MENYIAPKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KEARIFAN LOKAL

LEBIH LANJUT, KOMISI   III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG KEBIJAKAN YANG TELAH DAN/ATAU AKAN DILAKUKAN UNTUK MENGEVALUASI SECARA BERKALA KINERJA KAPOLDA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG MANDIRI, PROFESIONAL, HUMANIS DAN DIPERCAYA MASYARAKAT (TINDAK LANJUT KESIMPULAN RAPAT KERJA TANGGAL 10 DESEMBER TAHUN 2008).

MONITORING DAN EVALUASI KATA KAPOLRI,  TERHADAP PROGRAM AKSELERASI YANG DILAKSANAKAN Dl SETIAP POLDA, DILAKUKAN SETIAP TRIWULAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2009. MONITORING DAN EVALUASI DILAKUKAN TERHADAP ASPEK-ASPEK, SEBAGAI BERIKUT :

A.      ASPEK PERENCANAAN :
DALAM HAL PERENCANAAN, DILAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP TINDAK LANJUT INTERNALISASI PROGRAM AKSELERASI KE SELURUH SATKER JAJARAN, PENYUSUNAN PERENCANAAN BAIK NASKAH MAUPUN KEGIATAN-KEGIATAN Dl SETIAP POLDA BERIKUT SATUAN KERJANYA.

B. ASPEK PELAKSANAAN :
MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI DILAKUKAN UNTUK MENGETAHUI SEJAUHMANA PERENCANAAN DAPAT DILAKSANAKAN SERTA KENDALA YANG DIHADAPI ANTARA LAIN :

1.       ASPEK PEMBINAAN
a.       TERJADINYA PENINGKATAN KOMITMEN ANGGOTA DARI SIKAP REAKTIF KONVENSIONAL MENJADI PROAKTIF PROFESIONAL DITANDAI DENGAN TERJADI PENINGKATAN KEGIATAN (KEAKTIFAN) DARI SETIAP FUNGSI KEPOLISIAN.
b.       TUMBUHNYA PERUBAHAN POLA PIKIR DARI SELURUH ANGGOTA YANG MENGUBAH SIKAP PERILAKU ANGGOTA DAN ORGANISASI MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM PELAKSANAAN TUGAS.
c.       TUMBUHNYA SEMANGAT DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK MEMILIKI KOMITMEN DALAM UPAYA MENCAPAI HASIL SECARA OBYEKTIF DAN ADANYA LANGKAH-LANGKAH INOVASI SERTA TEROBOSAN DALAM MENINGKATKAN DAN MENGEFEKTIFKAN PENCAPAIAN HASIL/TARGET PROGRAM KERJA AKSELERASI

2.      ASPEK OPERASIONAL
a.       MENINGKATNYA PERAN SERTA AKTIF MASYARAKAT, BAIK DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI POSITIF MAUPUN OPINI NEGATIF PADA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA AKSELERASI POLRI.
b.MENINGKATNYA KINERJA POLRI DALAM PELAKSANAAN TUGAS BAIK Dl MABES POLRI MAUPUN Dl KEWILAYAHAN.
c.TERWUJUDNYA KONDISI KAMTIBMAS YANG RELATIF SEMAKIN BAIK Dl LINGKUNGAN MASYARAKAT.
d.TERTANGANINYA EMPAT KELOMPOK JENIS KEJAHATAN (KONVENSIONAL, TRANSNASIONAL, KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI), TERPROGRAMNYA PENGAMANAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR BERPENGHUNI OLEH POLDA TERTENTU DAN TERGELARNYA OPERASI PENGAMANAN PEMILU "MANTAP BRATA 2009" Dl SELURUH POLDA-POLDA SE-INDONESIA SERTA TERBANGUNNYA KERJASAMA INSTANSI VERTIKAL DAN HORIZONTAL DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (HARKAMTIBMAS) MAUPUN PENEGAKAN HUKUM (GAKKUM).

PERTANYAAN SELANJUTNYA, TERKAIT PROGRAM AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG MANDIRI, PROFESIONAL, HUMANIS DAN DIPERCAYA MASYARAKAT, KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG :

1.REALISASI DAN EVALUASI AWAL TENTANG AKSELERASI REFORMASI  KULTURAL  POLRI,  BERIKUT  DATA  DAN PARAMETER ATAU TOLOK UKUR ATAU KRITERIANYA.

2. REALISASI DAN EVALUASI AWAL MENYANGKUT OPERASI BERSIH Dl LINGKUNGAN POLRI, BERIKUT DATA DAN PARAMETER ATAU TOLOK UKUR ATAU KRITERIANYA

3. REALISASI DAN EVALUASI AWAL REFORMASI POLRI DAN OPERASI BERSIH KHUSUS UNTUK JAJARAN ATAU UNIT KERJA RESERSE, BERIKUT DATA DAN PARAMETER ATAU TOLOK UKUR ATAU KRITERIANYA

DIKATAKAN KAPOLRI, REALISASI   DAN   EVALUASI   AWAL  TENTANG   AKSELERASI   REFORMASI KULTURAL POLRI ANTARA LAIN DIWUJUDKAN DALAM BENTUK KEGIATAN :

1.PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS SERTA PENERAPAN METODA REWARD AND PUNISHMENT.
2.PENYUSUNAN STANDAR KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN MASING - MASING FUNGSI.
3.PENYEMPURNAAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL POLRI (SISBINPERS) DAN SISTEM PENDIDIKAN POLRI (SISDIK POLRI)
5.AKSELERASI PROGRAM PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS)
6.PENGGELARAN SISTEM PENGADUAN DAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN SARANA INFORMASI DAN TEKNOLOGI.

SEBAGAI ILUSTRASI :
1. Dl BIDANG INTERNAL DAPAT DIGAMBARKAN ANTARA LAIN : PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS OLEH PARA KAPOLDA YANG DISAKSIKAN OLEH KAPOLRI YANG SELANJUTNYA DITINDAKLANJUTI OLEH PARA KASATWIL SAMPAI DENGAN TINGKAT POLSEK.

2.       Dl BIDANG EKSTERNAL DAPAT DIGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT :

a.       BIDANG LALU LINTAS
POLRI TELAH MELAKUKAN PEMBENAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENPAN NOMOR : 63/KEP/M.PAN/7/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG DALAM IMPLEMENTASINYA BERUPA :
1)PENERBITAN SIM YANG DILAKUKAN DENGAN PELAYANAN SIM KELILING, SIM CORNER, SIM KOMUNITAS, GERAI SIM, UJIAN DENGAN AUDIO VISUAL INTEGRATED SYSTEM (AVIS) DAN DRIVE THRU.
2)PENERBITAN STNK DAN BPKB YANG DILAKUKAN ANTARA LAIN DENGAN SAMSAT KELILING, SAMSAT CORNER, DOOR TO DOOR SERVICE, GERAI SAMSAT, DIGITAL CROSS CHECK RANMOR, SAMSAT DRIVE THRU DAN TELAH DAPAT DILAKSANAKAN DALAM WAKTU PALING LAMA120MENIT.
3)PEMBUATAN SIM BARU, PENINGKATAN, PENGURUSAN SIM YANG HILANG / RUSAK / MUTASI / PERPANJANGAN, TELAH DAPAT DILAYANI DALAM WAKTU PALING LAMA 120MENIT.
4)BEBERAPA SATUAN PELAYANAN PUBLIK (SIM, STNK, DAN BPKB) PADA JAJARAN POLRI, TELAH MENERIMA PENGHARGAAN "CITRA PELAYANAN PRIMA" DARI PRESIDEN Rl DAN ISO 9001:2000.

b.        BIDANG PELAYANAN PENYIDIKAN
1) MELAKSANAKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYIDIKAN.
2) PENETAPAN BATAS WAKTU PENYIDIKAN BERDASARKAN BOBOT PERKARA YAITU : PERKARA MUDAH 30 HARI, PERKARA SEDANG 60 HARI, PERKARA SULIT 90 HARI DAN PERKARA SANGAT SULIT 120 HARI.
3) MENGINTENSIFKAN PERAN PENGAWAS PENYIDIK DALAM SETIAP PENANGANAN PERKARA.
4) MELAKSANAKAN GELAR PERKARA DALAM SETIAP TAHAP PENYIDIKAN.

c. BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI FUNGSI INTELIJEN
1) PEMBENTUKAN SISTEM PELAYANAN SATU ATAP UNTUK PENERBITAN SURAT IJIN IMPOR TERKAIT PERIJINAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK.
2)MELAKSANAKAN PENCETAKAN KARTU SENJATA BELA DIRI, IJIN IMPOR BAHAN PELEDAK DAN SURAT KETERANGAN LAPOR DIRI (SKLD) DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI.
3)MENGOPTIMALKAN SISTEM JARINGAN / LOCAL AREA NETWORK (LAN) DALAM KECEPATAN ENTRI DATA DAN PENCETAKAN SKLD UNTUK MEMINIMALISIR MASUKNYA ORANG ASING DALAM DAFTAR CEKAL
4)PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI ANTARA LAIN:

a)      SURAT IJIN DAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP) KEGIATAN MASYARAKAT 3 HARI SEBELUM PELAKSANAAN KEGIATAN.
b)      SURAT     KETERANGAN     CATATAN     KEPOLISIAN (SKCK) MAKSIMAL 1 X 24 JAM.                                                                                                                                                          c)       SURAT   KETERANGAN   LAPOR   DIRI   (SKLD)   BAGI ORANG ASING MAKSIMAL 1 MINGGU.                                                                                                                                              d)      SURAT TANDA  MELAPOR  (STM)  UNTUK WARGA MASYARAKAT / HOTEL YANG MEMBER! FASILITAS PENGINAPAN BAGI ORANG ASING MAKSIMAL 1  X 24 JAM.
e)      SURAT  KETERANGAN  JALAN  (SKJ)  BAGI  ORANG ASING MAKSIMAL 1 X 24 JAM.

REALISASI   DAN   EVALUASI   AWAL   MENYANGKUT  OPERASI   BERSIH   Dl LINGKUNGAN POLRI

SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN KAPOLRI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PROGRAM KERJA AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG PROFESIONAL, MANDIRI DAN DIPERCAYA MASYARAKAT, SEJAK TANGGAL 1 NOPEMBER SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 Dl SELURUH JAJARAN POLRI TELAH DILAKSANAKAN OPERASI BERSIH DENGAN SASARAN ; PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PUNGLI, PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN DISIPLIN.
HASIL PELAKSANAAN OPERASI BERSIH MULAI TANGGAL 1 NOPEMBER SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008, SEBAGAI BERIKUT:

1.       JENIS   PELANGGARAN   YANG   DITINDAK   SEBANYAK   1.462   KASUS DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :
a.        PENYALAHGUNAAN WEWENANG 232 KASUS (15,87 %).
b.        PUNGLI 753 KASUS (51,50 %) c.        PENANGANAN KASUS 37 KASUS (2,53 %). d.        PELANGGARAN DISIPLIN 440 KASUS (30,09 %)

2.       KOMPOSISI    ANGGOTA    DAN     PNS     POLRI     YANG     MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN JUMLAH 1.462 ORANG YAITU :
a.        PAMEN 48 ORANG (3,28 %).
b.        PAMA 183 ORANG (12,52%)
c.        BA 1.198 ORANG (81,94%)
d.        PNS 33 ORANG (2,26 %)

3.       TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL TERHADAP PELANGGARAN TERSEBUT MELIPUTI : TEGURAN SEJUMLAH 565 ORANG DAN DISERAHKAN KEPADA ANKUM 897 ORANG.

REALISASI DAN EVALUASI AWAL AKSELERASI REFORMASI POLRI DAN OPERASI BERSIH KHUSUS UNTUK JAJARAN ATAU UNIT KERJA RESERSE.

DALAM      PELAKSANAAN      OPERASI       BERSIH      YANG      DILAPORKAN, PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PADA FUNGSI RESERSE MENCAKUP :
1.  PENYALAHGUNAAN WEWENANG DENGAN JUMLAH 232 KASUS
2.  PENANGANAN PERKARA (LIDIK/SIDIK) SEBANYAK 37 KASUS.
3.  SECARA UMUM PROSENTASE PELANGGARAN YANG PALING DOMINAN BERADA Dl TINGKAT SATUAN KEWILAYAHAN POLDA.

TINDAKAN ADMINISTRATE YANG TELAH DIJATUHKAN TERHADAP PARA PELAKU PELANGGARAN ANTARA LAIN ;

1.     MUTASI BERSIFAT DEMOSI TERHADAP 4 (EMPAT) KAPOLTABES YANG DIDUGATERKAIT DENGAN KASUS PERJUDIAN DAN ILLEGAL LOGGING.
2.     MUTASI YANG BERSIFAT DEMOSI TERHADAP BEBERAPA ORANG PERWIRA DAN BINTARA YANG TERLIBAT KASUS PERJUDIAN DAN ILLEGAL LOGGING.
3.     PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT (PTDH) TERHADAP BEBERAPA ORANG PERWIRA, BINTARA DAN PNS YANG DIDUGA TERLIBAT KASUS NARKOBA.

DALAM RAPAT KERJA, SENIN, KOMISI   III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG KEBIJAKAN YANG TELAH DAN ATAU AKAN DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN TRASPARANSI DAN AKUNTABILITAS Dl SEKTOR KEUANGAN, SEHINGGA KOMISI III DPR Rl DAPAT MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG EFEKTIF (TINDAK LANJUT KESIMPULAN RAPAT KERJA TANGGAL 10 DESEMBER 2008).

KEBIJAKAN KAPOLRI YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DISEKTOR KEUANGAN ANTARA LAIN : JELAS BAMBANG HENDARSO,

A. TELAH DITERBITKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10/XII/2008 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN Dl LINGKUNGAN POLRI.

B. JAJARAN INSPEKTORAT Dl MABES POLRI DAN WILAYAH MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA, SETIAP TAHUN ANGGARAN DILAKSANAKAN 2 (DUA) KALI, YAITU TRIWULAN I MELAKSANAKAN WASRIK ASPEK PERENCANAAN DAN ORGANISASI DAN TRIWULAN III DAN IV ASPEK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN.

C. LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA Dl LINGKUNGAN POLRI SETIAP BULAN WAJIB DILAKSANAKAN REKONSILIASI DENGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SETEMPAT DALAM RANGKA MENELITI KEBENARAN LAPORAN KEUANGAN.

D. MENYUSUN BUKU PEDOMAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN SERTA KONTROL ANGGARAN YANG DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Dl SEKTOR KEUANGAN.

E. MELIBATKAN BPKP DALAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGGUNAAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP).

F. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SECARA INTENSIF TERHADAP PERSONEL PELAKSANA BIDANG ANGGARAN DAN KEUANGAN .

SETERUSNYA, KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG PERKEMBANGAN PEMBAHASAN RUU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), DAN BAGAIMANA PERAN DAN / ATAU KETERLIBATAN POLRI DALAM PEMBAHASAN RUU TERSEBUT

DIJELASKAN OLEH KAPOLRI, DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU LLAJ, KAPOLRI TELAH DIUNDANG OLEH KOMISI V DPR RI DALAM RAPAT KERJA PADA TANGGAL 7 JULI 2008 UNTUK MEMBERIKAN MASUKAN TENTANG DRAFT RUU LLAJ. POLRI TELAH MEMBERIKAN TANGGAPAN BERUPA NASKAH AKADEMIS, DAFTAR INVENTARISASI MASALAH, DAN TANGGAPAN PENYEMPURNAAN DALAM BENTUK RUU LLAJ VERSI POLRI.

POLRI TELAH MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN MENTERI HUKUM DAN HAM PADA TANGGAL 19 JANUARI 2009, UNTUK DAPATNYA POLRI DILIBATKAN DALAM PROSES PEMBAHASAN BERSAMA-SAMA DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN MENTERI HUKUM DAN HAM DENGAN KOMISI V DPR Rl, DAN TELAH DISEPAKATI AKAN DILAKSANAKAN.

RAPAT KERJA KOMISI V DPR Rl DIMULAI PADA TANGGAL 5 FEBRUARI 2009 DENGAN AGENDA : SAMBUTAN MENTERI PERHUBUNGAN ATAS NAMA PEMERINTAH, PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DAN MEKANISME PEMBAHASAN RUU LLAJ. KAPOLRI TURUT SERTA BERSAMA-SAMA DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN MENTERI HUKUM DAN HAM, PADA KESEMPATAN TERSEBUT TELAH DISEPAKATI BAHWA POLRI DAPAT MENGIKUTI PROSES PEMBAHASAN RUU LLAJ SAMPAI DENGAN TINGKAT PANJA (PANITIA KERJA).

TENTANG PELAKSANAAN TUGAS, KOMISI III DPR Rl MEMINTA PENJELASAN KAPOLRI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI SELAMA TAHUN 2008 TERUTAMA PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN YANG PENTING DAN MENONJOL SERTA AGAR DILAMPIRKAN LAPORAN AKHIR TAHUN 2008 DAN DIPAPARKAN RENCANA KERJA DAN STATEGI (RENSTRA) UNTUK TAHUN 2009.

DIJELASKAN OLEH KAPOLRI, PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI YANG RENTING DAN MENONJOL SESUAI  DENGAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI MELIPUTI :

1.    PEMELIHARAAN    KEAMANAN    DAN    KETERTIBAN    MASYARAKAT MELALUI PENGGELARAN OPERASI KEPOLISIAN :

a         OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT
1).    OPS BUNGA - 2008 DENGAN SASARAN : PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN / PERDAGANGAN MANUSIA DENGAN DAERAH OPERASI : KEPRI, JABAR, JATENG, KALBAR, KALTIM, DAN NTT.
2)    OPS KETUPAT - 2008 DENGAN SASARAN : PENGAMANAN HARI RAYA IDUL FITRI 1429 H DENGAN DAERAH OPERASI SELURUH INDONESIA
3)    OPS LILIN - 2008 DENGAN SASARAN PENGAMANAN NATAL 2008 DAN TAHUN BARU 2009 DENGAN DAERAH OPERASI SELURUH INDONESIA.
4)    OPS DIAN I - 2008 DENGAN SASARAN : PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DENGAN DAERAH OPERASI POLDA SUMUT, RIAU, KEPRI, JABAR, SUMSEL, METRO JAYA, JATIM, SULUT, KALTIM, KALSEL DAN MALUKU.
5)    OPS JARING - 2008 DENGAN SASARAN : PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DENGAN DAERAH OPERASI POLDA PAPUA, MALUKU, MALUKU UTARA DAN NTT.
6)    OPS KRISNA VII - TAHUN 2008 DENGAN SASARAN Nil (KELOMPOK ORANG HILANG).
7)    OPS KRISNA VIII - TAHUN 2008 DENGAN SASARAN PILKADA MALUKU.
8)    OPS KRISNA IX - TAHUN 2008 DENGAN SASARAN DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM (SUMUT, DKI, DAN KALTIM).
9)    OPS KRISNA X - TAHUN 2008 DENGAN SASARAN PENDISTRIBUSIAN BBM Dl KALTIM.
10)   OPS KRISNA XI - TAHUN 2008 DENGAN SASARAN CIPTA KONDISI MENJELANG PEMILU 2009 (DKI).
11)   OPS KRISNA XII - TAHUN 2008 DENGAN SASARAN CIPTA KONDISI MENJELANG PEMILU 2009.

OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN KENDALI PUSAT

1)    OPS NUSA - 2008 (OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN KENDALI PUSAT) DENGAN SASARAN : PENGAMANAN EKSEKUSI TERPIDANA MATI A.N AMROZI CS DENGAN DAERAH OPERASI JATENG, JATIM DAN BANTEN.
2)    OPERASI PURI AGUNG I 2008 DENGAN SASARAN PENGAMANAN KONFERENSI KELOMPOK NEGARA PENDUKUNG KONFERENSI PBB MENENTANG KORUPSI (COPS - 2 UNCAC) DENGAN DAERAH OPERASI POLDA BALL
3)    OPERASI PURI AGUNG II 2008 DENGAN SASARAN : PENGAMANAN BALI ASIAN BEACH GAMES TAHUN 2008 DENGAN DAERAH OPERASI POLDA BALI.
4)    OPERASI MAKMU BEUSARE 2008 DENGAN SASARAN : PEMBERDAYAAN POLMAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Dl PROP NAD, GUNA MEWUJUDKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DENGAN DAERAH OPERASI POLDA NAD.


OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN

POLDA MELAKSANAKAN OPERASI SECARA MANDIRI SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN SITUASI, KEGIATAN MASYARAKAT DAN KALENDER KAMTIBMAS, DENGAN SASARAN ANTARA LAIN : NARKOBA / GANJA, PAM EBTANAS, PENEGAKAN DISIPLIN LALU LINTAS, PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI / PNS, PAM RAMADHAN DAN LEBARAN / IDUL FITRI / NATAL / TAHUN BARU, CURAS, CURAT, CURANMOR, PEROMPAKAN, PREMANISME, JUDI DAN MIRAS, PENYELUNDUPAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA, KAMTIBCAR LANTAS, PENYAKIT MASYARAKAT, SENPI, HAKI, CITRA POLRI, SAJAM, TEROR BOM DAN TINDAKAN KEKERASAN, PENYELUNDUPAN, PORNOGRAFI, PAM KEGIATAN PEMERINTAHAN / DAERAH, PENYIMPANGAN PENDISTRIBUSIAN BBM, BAJING LONCAT, PAM IBADAH HAJI, DAN CIPTA KONDISI, LAPINDO, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINNING, DAN ILLEGAL LOGGING. KHUSUS POLDA METRO JAYA MELAKSANAKAN PENGAMANAN UNJUK RASA PERINGATAN HARI BURUH SE -DUNIA.

OPERAS TERHADAP KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI

1)       PENGAMANAN PILKADA Dl MALUKU UTARA TAHAP I DAN TAHAP II.
2)       PENGAMANAN PENGUNGSI EKS TIMOR TIMUR.
3)       PENGAMANAN PILKADA SULAWESI SELATAN.

2.    MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN :

a.        PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN
1)    MENERAPKAN AKSELERASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS).
2)    MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP UNSUR-UNSUR PENGAMANAN SWAKARSA.
3)    MEMBERDAYAKAN PERAN MASYARAKAT SEBAGAI EARLY DETECTION DAN EARLY WARNING.
4)    MELAKSANAKAN OPERASI INTELIJEN SERTA BACK UP OPERASIONAL Dl DAERAH KONFLIK, SEPERTI Dl NAD, SULTENG, MALUKU DAN PAPUA.

b.    KAMTIBCAR LANTAS
SELAMA TAHUN 2008, DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMTIBCAR LANTAS TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT :
1)        PEMBINAAN DISIPLIN BERLALU LINTAS
KEBIJAKAN PENINGKATAN DISIPLIN LALU LINTAS LEBIH MENGEDEPANKAN PERSUASIF EDUKATIF, ANTARA LAIN MELALUI PENDIDIKAN DISIPLIN LALU LINTAS SEJAK USIA DINI, PROGRAM PENCEGAHAN, SAFETY RIDING DAN SAFETY DRIVING.
2)    PENINDAKAN PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA SELEKTIF DAN DIUTAMAKAN TERHADAP PELANGGARAN YANG SIFATNYA           DAPAT          MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS.
3)    MELAKUKAN REKAYASA LALU LINTAS MELALUI MANAJEMEN LALU LINTAS DIFOKUSKAN UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS.
4)    DATA PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS TAHUN 2008 BERUPA TILANG 3.043.560 DAN TEGURAN 1.230.047. JUMLAH DENDA DARI SELURUH PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN DALAM TAHUN 2008 SEBESAR Rp. 38.213.705.063,-
5)        PENANGANAN DAN PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS.


BERITA UMUM LAINNYA
Selasa, 23 Desember 2014
Senin, 22 Desember 2014
Lihat Berita Lainnya »